MINANGKABAUNEWS.com, PARIWARA — Padang masih bergulat dengan dampak bencana. Menyusul bencana banjir bandang dan longsor, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang mendesak percepatan penanganan pascabencana untuk mencegah penderitaan warga yang berkepanjangan.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa masa tanggap darurat yang telah diperpanjang hingga 22 Desember 2025 harus dimanfaatkan secara maksimal. Ia menegaskan, semua upaya harus konkret dan terukur.
“Kami ingin memastikan apa saja yang sudah dilakukan. Penanganannya harus jelas, kongkrit, dan terukur,” tegas Muharlion. Ia menekankan fokus utama saat ini adalah persoalan mendesak warga: rumah yang terendam lumpur, ketersediaan hunian sementara, akses air bersih, dan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
Kunci dari semua bantuan, menurut Muharlion, adalah data yang akurat. Data kerusakan rumah dan kondisi keluarga terdampak mutlak diperlukan agar bantuan dari pemerintah provinsi maupun pihak lain tidak salah sasaran.
“DPRD mendorong agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko turun langsung membantu masyarakat membersihkan rumah mereka. Bangunan permanen butuh waktu, tapi hunian sementara bisa segera diwujudkan,” paparnya.
Komitmen ini kembali ditegaskan dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Kantor DPRD Kota Padang, Selasa (16/12/2025) siang. Rapat yang dihadiri jajaran Pemkot, pimpinan DPRD, dan instansi terkait ini bertujuan menyatukan langkah dan mempercepat proses pemulihan.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan percepatan penanganan pascabencana adalah prioritas utama. Ia memerintahkan seluruh perangkat daerah bekerja cepat dan terkoordinasi agar dampak bencana tidak berlarut-larut.
DPRD pun menyatakan kesiapannya untuk mengawal proses ini sampai tuntas. “DPRD siap bersinergi dengan pemerintah kota. Kami akan mengawal kebijakan dan penganggaran agar setiap tahap, mulai dari darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi, berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” janji Muharlion.
Melalui koordinasi intensif ini, DPRD Kota Padang berharap seluruh pihak dapat bekerja lebih cepat dan terarah. Sinergi ini tidak hanya untuk pemulihan saat ini, tetapi juga untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana di masa depan.
