MINANGKABAUNEWS.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib membuka diri untuk pemeriksaan mendadak kapan pun. Peringatan ini disampaikan menindaklanjuti sejumlah kasus keracunan yang sempat terjadi.
“SPPG tidak boleh eksklusif. Harus siap diperiksa kapan pun. Termasuk kalau ada kasus, harus ada quick response, agar tidak menimbulkan kepanikan,” tegas Luthfi usai Rapat Koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di GOR Jatidiri, Semarang, Senin (6/10).
Ia menekankan, keamanan pangan adalah hal mutlak yang tak bisa ditawar. Seluruh dapur MBG diperintahkan untuk memperketat proses pengolahan, menjaga kebersihan, dan meningkatkan pengawasan. Tujuannya, mencegah terulangnya kasus keracunan.
Rapat yang dihadiri sekitar 4.000 peserta, termasuk bupati, wali kota, dan mitra SPPG ini, juga menekankan tanggung jawab moral kepala daerah. Luthfi meminta mereka proaktif meninjau dapur dan berkoordinasi dengan Satuan Tugas MBG.
“Jangan ada kepala daerah yang apatis. SPPG yang sudah ada harus terbuka untuk dicek, minimal bupatinya atau ibu-ibu PKK meninjau langsung,” ujarnya.
Saat ini, Jawa Tengah telah mengoperasikan 1.596 SPPG. Luthfi meminta Dinas Kesehatan memperketat verifikasi lapangan dan memastikan setiap dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ia juga mengusulkan pembukaan posko pengawasan distribusi 24 jam.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, capaian Jateng termasuk tertinggi secara nasional. Dari lebih 10.000 SPPG di 38 provinsi, Jateng menyumbang sekitar 50 persen dari standar nasional.
Dadan juga menyoroti dampak ekonomi program ini. Nilai investasi BGN yang turun ke Jateng mencapai sekitar Rp32 triliun per tahun, yang menjadi pendorong bagi industri pangan lokal.
