MINANGKABAUNEWS.com, ARTIKEL — Di awal masa kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto dengan lantang mengetuk kesadaran kita semua. Dalam pidato pelantikannya, ia menyoroti sebuah paradoks memilukan: di tengah kekayaan negeri, masih ada anak-anak yang berangkat sekolah dengan perut keroncongan. Gagasan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ia usung bukanlah retorika sesaat. Gagasan ini adalah jawaban atas kegelisahan mendalam yang telah lama ia tuangkan dalam bukunya, “Paradoks Indonesia”. Intinya sederhana: tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang kelaparan di negeri sendiri.
Namun, hampir setahun program MBG berjalan, yang muncul justru serangkaian paradoks baru. Pemberitaan media di akhir September 2025 seperti di antaraNews.com mengungkap dua masalah serius: keracunan massal yang nyaris terjadi di berbagai sekolah dan potensi korupsi yang merugikan mitra dapur hingga miliaran rupiah. Insiden ini bagai alarm yang berdering kencang, mempertanyakan sistem pengawasan, keamanan pangan, dan transparansi dana program yang notabene menghabiskan anggaran ratusan triliun.
Di tengah kerentanan ini, alih-alih memperkuat pondasi program, publik justru dikejutkan oleh wacana kontroversial dari pejabat tinggi yang berencana “mengganti istilah ahli gizi”. Pernyataan ini bukan sekedar salah ucap, tetapi mencerminkan sebuah persepsi yang berbahaya: bahwa peran ahli gizi bisa dianggap remeh dan digantikan begitu saja.
Inilah titik kritisnya. Membayangkan program sekompleks MBG berjalan tanpa supervisi ahli gizi adalah sebuah kesalahan fatal. Mereka bukanlah “pelengkap” yang hanya dicantumkan dalam dokumen proposal. Mereka adalah arsitek gizi yang memastikan setiap piring makan yang disajikan tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga bermutu.
· Keracunan Massal: Standar keamanan pangan, pengawasan rantai pasok, dan penanganan bahan baku membutuhkan ilmu spesifik. Kesalahan kecil dapat berakibat fatal.
· Gizi Tidak Seimbang: Program ini bisa jadi sia-sia jika makanan yang diberikan tidak memenuhi standar gizi seimbang untuk pertumbuhan anak. Bukan sekadar karbohidrat dan protein, tetapi juga mikronutrien yang esensial.
· Gagal Tekan Stunting: Tujuan utama MBG adalah memperbaiki kualitas generasi penerus, terutama menekan angka stunting. Hanya dengan perencanaan menu yang ilmiah oleh ahli gizi, program ini dapat memberikan dampak nyata terhadap tumbuh kembang anak dan peningkatan SDM Indonesia di masa depan.
Mengabaikan peran sentral mereka sama saja membiarkan program strategis nasional ini berjalan dengan mata tertutup, mengandalkan untung-untungan.
Kontroversi pernyataan pejabat tersebut mengingatkan kita pada teori komunikasi publik. Sebagaimana dijelaskan dalam buku Public Relations: Strategies and Tactics, gaya komunikasi pejabat seringkali menjadi cermin dari kematangan sebuah kebijakan. Ketika pernyataan yang keluar terkesan merendahkan peran ahli, publik pun bertanya-tanya: apakah proses kebijakan ini sudah didukung oleh ilmu pengetahuan yang memadai, atau hanya mengikuti narasi politik semata?
Fenomena ini adalah gejala dari apa yang disebut sebagai “kematian kepakaran” (death of expertise) dalam kebijakan publik. Di mana opini dan kepentingan politik dianggap setara, atau bahkan lebih tinggi, daripada suara para ahli yang memiliki dasar ilmu dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pertanyaannya, pemimpin seperti apa yang kita butuhkan? Yang mahir berbicara namun abai terhadap substansi, atau yang mampu menyampaikan hal penting dengan tepat dan menghargai kompetensi?
Dengan anggaran yang hampir menyamai anggaran pendidikan, program MBG adalah proyek raksasa yang tidak boleh menjadi “ladang cuan” bagi segelintir pihak. Negara harus hadir untuk memastikan setiap rupiah dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan berbasis keahlian.
Tugas mendesak untuk Badan Gizi Nasional (BGN) ke depan adalah menciptakan regulasi tata kelola MBG yang konsisten berbasis teknokratik, bukan yang dinamis mengikuti kepentingan politik sesaat. Teknokratisme bukan musuh demokrasi, ia justru menjadi mekanisme korektif yang mencegah kebijakan publik jatuh ke dalam jurang populisme pragmatis dan manajemen persepsi.
Rakyat Indonesia hari ini menggantungkan harapan pada kebijakan pemerintah. Program MBG adalah janji mulia untuk mengatasi paradoks kelaparan di negeri kaya. Namun, janji itu akan pupus jika dijalankan dengan salah arah.
Sudah waktunya kita menegaskan kembali: jabatan publik yang strategis harus diserahkan kepada mereka yang pakar dan berkompetensi di bidangnya. Bukan kepada mereka yang menganggap jabatan hanya sebagai “embel-embel validasi” atau pelengkap kursi kekuasaan.
Maka, jangan biarkan ahli gizi hanya menjadi figuran. Keberadaan mereka adalah fondasi. Menghargai keahlian, merawat dialog berbasis pengetahuan, dan menegakkan integritas teknokratis adalah langkah krusial untuk menyelamatkan program MBG, sekaligus memastikan masa depan anak-anak Indonesia tidak lagi dipertaruhkan oleh kebijakan yang abai terhadap ilmu pengetahuan.
