Pesisir Selatan – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menegaskan komitmennya untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 yang benar-benar berpihak kepada rakyat.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Rabu (12/11/2025).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Darmansyah, didampingi Wakil Ketua Hakimin, Dani Sopian, dan Ermizen. Turut hadir unsur Forkopimda, anggota DPRD, para staf ahli, asisten, kepala OPD, serta jajaran pemerintahan daerah.
Dalam kesempatan itu, Wabup Risnaldi terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan saran, masukan, dan tanggapan konstruktif terhadap rancangan APBD tersebut.
Menurutnya, pandangan fraksi DPRD merupakan bagian penting dalam proses pembahasan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Anggota Dewan yang terhormat, yang telah memberikan saran dan masukan terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD 2026. Semoga hal itu dapat mendorong terciptanya APBD yang berpihak kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Pesisir Selatan yang lebih sejahtera,” ujar Risnaldi.
Menjawab sejumlah pandangan fraksi, Risnaldi menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tetap berkomitmen menjaga kesinambungan program prioritas daerah, meski dihadapkan pada dinamika kebijakan fiskal nasional.
Ia menjelaskan, prioritas pembangunan akan ditetapkan berdasarkan urgensi dan kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Program yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik akan tetap menjadi fokus utama. Sementara kegiatan yang kurang strategis akan diarahkan untuk efisiensi atau refocusing anggaran,” tegasnya.
Risnaldi juga menambahkan bahwa pemerintah akan memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan aset, melakukan inovasi pajak dan retribusi, serta menggandeng sektor swasta dalam pengembangan ekonomi daerah.
Selain itu, ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMD, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan pembangunan.
Ia menegaskan bahwa sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat, provinsi, dan daerah akan terus dijaga agar program prioritas daerah tetap berjalan efektif.
Aparatur daerah juga diminta untuk terus meningkatkan kinerja, inovasi, dan akuntabilitas dalam menjalankan program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Terkait keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah dalam RAPBD 2026, Risnaldi menegaskan bahwa penyusunan anggaran dilakukan secara berimbang dan transparan dengan mengutamakan prinsip efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Ia juga menyambut baik saran fraksi DPRD agar pemerintah lebih intensif dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha.
Dalam sektor pendidikan, Risnaldi memastikan bahwa pemerintah daerah akan terus memperkuat sarana dan prasarana pendidikan agar pemerataan akses pendidikan bisa dirasakan hingga ke pelosok nagari.
Sementara di bidang kesehatan, pemerintah akan berupaya mempermudah pelayanan bagi masyarakat kurang mampu melalui peningkatan fasilitas dan penambahan kuota BPJS daerah.
“Kami akan berupaya mempermudah pelayanan kesehatan dan menambah kuota BPJS bagi masyarakat kurang mampu,” ujar Risnaldi menegaskan.
Untuk bidang infrastruktur, pemerintah daerah akan menyesuaikan pembangunan dan peningkatan fasilitas publik seperti jalan, jembatan, dan drainase sesuai kemampuan fiskal daerah dan skala prioritas.
Dalam bidang ekonomi, Pemkab Pesisir Selatan juga berkomitmen memperkuat sinergi antara perangkat daerah dan perbankan untuk memberikan pelatihan, bantuan modal, serta pendampingan kepada masyarakat pelaku usaha kecil menengah.
Risnaldi juga menanggapi saran DPRD terkait pengawasan terhadap program sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Pengurangan Kemiskinan Terpadu. Ia menyebut pemerintah telah melakukan monitoring dan evaluasi berkala, serta membuka ruang bagi DPRD untuk berkolaborasi dalam pengawasan bersama.
Menjawab permintaan fraksi DPRD mengenai proyek infrastruktur yang belum selesai, Risnaldi menyampaikan bahwa data rinci akan diserahkan dalam forum hearing antara komisi DPRD dengan OPD terkait agar pembahasannya lebih teknis dan terarah.
Ia juga menegaskan bahwa program pro-rakyat telah sepenuhnya diintegrasikan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 melalui lima program unggulan: Nagari Kanyang, Nagari Pandai, Nagari Mengaji, Nagari Sehat, dan Nagari Sejahtera.
Dalam upaya meningkatkan PAD, pemerintah juga sedang menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar sesuai dengan kondisi pasar, namun tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. Pendataan pajak kini dilakukan dengan sistem GIS (Geographic Information System) untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas pemungutan.
Di sektor pertanian, pemerintah tengah mendorong program tanam serentak, hilirisasi komoditas unggulan, serta pelibatan generasi muda dalam pertanian modern. Program unggulan Nagari Kanyang diharapkan mampu menciptakan ketahanan dan kemandirian pangan di tingkat nagari.
Sementara di sektor pariwisata, Pemkab terus meningkatkan daya tarik destinasi melalui pembangunan infrastruktur pendukung, promosi wisata kreatif, serta kolaborasi dengan pelaku usaha dan komunitas lokal.
“Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan optimistis RAPBD 2026 dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat,” tutup Risnaldi.
