MINANGKABAUNEWS.com, JAKARTA – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, memastikan seluruh kader, Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan penyuluh KB yang terlibat dalam distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 3B—ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD—akan memperoleh uang pengganti transportasi.
“Setiap kader akan mendapat rata-rata Rp1 juta per orang sebagai kompensasi biaya distribusi MBG,” kata Wihaji dalam Temu Kader dan Penyuluh KB di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (12/8/2025).
Menurutnya, upaya ini sangat krusial mengingat angka stunting di Indonesia masih berada di level 19,8%, atau sekitar dua dari 10 balita mengalami kekurangan gizi kronis. Karena itu, intervensi gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) menjadi kunci pencegahan.
“Pendistribusian MBG diambil dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kemudian dibawa langsung ke rumah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Mereka tidak mungkin hadir di posyandu setiap hari,” jelasnya.
Saat ini, di Kota Malang sudah tersedia empat SPPG dengan cakupan 300 Keluarga Risiko Stunting (KRS). Selain distribusi makanan bergizi, pemerintah juga menjalankan program penyediaan air bersih, sanitasi, hingga pengadaan jamban lewat Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting).
Cegah Stunting dari Hulu
Wihaji menekankan pentingnya mencegah pernikahan di bawah usia 19 tahun. Menurutnya, calon ibu yang menikah terlalu muda berisiko besar melahirkan anak stunting.
“Stunting hanya bisa dipulihkan sekitar 20% pada periode 1.000 hari pertama kehidupan. Karena itu, jangan buru-buru menikah di bawah 19 tahun,” tegasnya.
Fenomena Baru: Enggan Punya Anak
Mendukbangga juga menyoroti tren perempuan pekerja yang menunda atau enggan memiliki anak karena khawatir kehilangan pekerjaan.
“Sekitar 71 ribu perempuan Indonesia ingin menikah tapi tidak ingin punya anak. Untuk menjawab fenomena ini, pemerintah menghadirkan Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) yang menyediakan penitipan anak di setiap perkantoran,” ungkapnya. (ANTARA)
