MINANGKABAUNEWS.COM,PADANG — Pemerintah Kota Padang Panjang kembali mencatat prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut.
Capaian ini sekaligus menempatkan Kota Padang Panjang sebagai salah satu daerah terbaik di Sumatera Barat dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Selain mempertahan kan opini WTP, Padang Panjang juga mencatat indeks tindak lanjut hasil pemeriksaan sebesar 86,02 persen.
Angka tersebut mengantarkan Kota Padang Panjang berada pada peringkat kedua terbaik di Provinsi Sumatera Barat dalam penyelesaian rekomendasi BPK.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat, Jumat (29/5/2026).
LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Sumbar, Sudarminto Eko Putra kepada Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, didampingi Ketua DPRD Imbral.
Dalam kesempatan tersebut, BPK memberikan apresiasi atas konsistensi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Sudarminto Eko Putra menyampaikan bahwa opini WTP diberikan karena laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa capaian tersebut mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, konsistensi tersebut juga menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dari waktu ke waktu.
Hal itu termasuk peningkatan kepatuhan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang terus menunjukkan tren positif.
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan meraih opini WTP ke-10 tersebut.
Ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintah daerah.
Mulai dari perangkat daerah, DPRD, hingga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan.
Menurut Hendri, keberhasilan tersebut bukan hanya sekadar pencapaian administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang terus berkomitmen untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah.
Seluruh catatan dan rekomendasi dari BPK, lanjutnya, akan segera ditindaklanjuti secara serius sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian berbagai persoalan teknis, termasuk pengelolaan aset daerah yang masih menjadi perhatian.
Hendri berharap tidak ada lagi temuan berulang pada tahun-tahun berikutnya yang dapat menghambat peningkatan kualitas tata kelola keuangan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang, Zia Ul Fikri, turut menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut.
Ia menyebut bahwa prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran BPKD untuk terus meningkatkan kualitas kerja.
Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah akan terus dilakukan secara profesional, hati-hati, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Zia menegaskan bahwa keberhasilan meraih WTP ke-10 ini tidak lepas dari kerja sama lintas perangkat daerah yang solid.
Ia juga mengapresiasi peran Inspektorat dan seluruh OPD yang telah mendukung proses penyusunan laporan keuangan daerah.
Dengan capaian ini, Pemerintah Kota Padang Panjang berharap dapat terus mempertahankan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, Pemko juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pj Sekretaris Daerah Wita Desi Susanti, Staf Ahli Wali Kota Dian Eka Purnama, Kepala Inspektorat Ferino Romiko.
Hadir pula Kepala Dinas Kominfo Harry Rizka Perdana serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya yang mengikuti kegiatan penyerahan LHP tersebut.
Dengan raihan WTP ke-10 ini, Pemerintah Kota Padang Panjang menegaskan komitmennya untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Ke depan, Pemko bertekad untuk meningkatkan kualitas tata kelola agar semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.
Capaian ini juga diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh aparatur untuk terus bekerja dengan integritas dan profesionalisme tinggi.
Selain sebagai prestasi, WTP ke-10 ini menjadi bukti nyata bahwa reformasi birokrasi di Kota Padang Panjang terus berjalan dengan baik.
Pemerintah Kota Padang Panjang optimistis dapat mempertahankan capaian tersebut pada tahun-tahun mendatang dengan perbaikan berkelanjutan di semua sektor. (Edi Fatra/ril).
