MINANGKABAUNEWS.com, JAKARTA — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pabrik Pengolahan Sampah menjadi Bahan Bakar (RDF) Rorotan, Jakarta Utara, menyusul laporan 12 anak di sekitar lokasi yang menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat bau menyengat dan dugaan pencemaran udara. Sidak dipimpin Wakil Ketua KPAI Jasra Putra bersama perwakilan warga dilakukan pada Selasa (25/3/2025) pukul 10.00 WIB.
Dalam kunjungannya, KPAI mendapati bau menyengat di sekitar pabrik, bahkan setelah operasi dihentikan sementara. Warga mengeluhkan gangguan kesehatan pada anak-anak, seperti batuk berkepanjangan, demam, iritasi mata, hingga pneumonia. Salah satu balita berusia 2 tahun (inisial A) harus dirawat di rumah sakit akibat pneumonia, sementara anak dari Bapak B masih menjalani perawatan intensif.
Seorang ibu (inisial E) menyatakan, selama dua bulan uji coba operasi RDF, ketiga anaknya bolak-balik berobat ke rumah sakit hingga empat kali. Keluhan serupa disampaikan warga lansia dan anak-anak di Kampung Karang Tengah, Cilincing, yang kesulitan mengakses layanan kesehatan. “Kami harus menutup semua celah rumah, tapi udara lembab memicu masalah kulit pada anak,” ujar seorang ibu (inisial P).
KPAI menerima sejumlah bukti rekam medis dan laporan langsung dari orang tua. Seorang dokter warga setempat menunjukkan bukti debu hitam menempel pada buah durian di pekarangannya, diduga berasal dari pembakaran sampah. Alat pengukur kualitas udara milik warga juga mencatat indikator warna oranye hingga ungu, menandakan tingkat polusi berbahaya.
Warga juga mengirimkan tiga video ke KPAI yang memperlihatkan:
1. Anak-anak di sekolah menutup hidung akibat bau tak sedap.
2. Siswa MI Al Falah mengeluh sesak napas saat belajar.
3. Keluhan sepasang suami-istri soal polusi udara di pekarangan rumah setiap sore dan malam.
Selain gangguan kesehatan, warga mengaku aktivitas sehari-hari terganggu. Anak-anak tidak bisa bermain di luar, sementara jamaah Masjid At-Taqwa Rorotan mengeluhkan bau selama bulan Ramadan. Unjuk rasa yang digerakkan para ibu pun terjadi akibat tekanan berlapis pada kesehatan keluarga.
“Kami meminta solusi permanen, bukan sekadar penghentian sementara. Pemerintah harus memprioritaskan hak kesehatan anak dan lingkungan,” tegas perwakilan warga. Mereka mendesak RDF dialihfungsikan atau dipindahkan dari pemukiman.
Jasra Putra menyatakan keprihatinan atas kondisi ini dan mengingatkan pemerintah agar mematuhi UU Perlindungan Anak dan UU Kesehatan. Meski operasi RDF dihentikan sementara sejak seminggu lalu, dan sebagian anak mulai pulih, KPAI mendorong pemantauan berkelanjutan.
“Kami apresiasi langkah Gubernur DKI menghentikan uji coba, tetapi perlu ada jaminan udara bersih jangka panjang,” ujarnya. KPAI membuka kanal pengaduan via WhatsApp (0811-1002-7727), email, media sosial, dan SAPA 129 untuk melaporkan kasus serupa.
Warga berharap pencemaran tidak terulang agar anak-anak dapat kembali bermain dan belajar tanpa gangguan. “Kami sudah turun-temurun di sini. Jangan sampai industri mengorbankan kesehatan generasi penerus,” tutur salah seorang yang enggan namanya disebut.
Sebagai langkah antisipasi, KPAI akan berkoordinasi dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk memastikan hak masyarakat atas lingkungan sehat terpenuhi.
