MINANGKABAUNEWS.com, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata bukan sekadar tentang memenuhi gizi anak-anak Indonesia. Di balik piring makan siang yang bergizi, ada ekosistem ekonomi besar yang menggerakkan ribuan dapur hingga ke sudut-sudut negeri.
Bayangkan, 28.390 kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebar di seluruh Indonesia. Di setiap dapur umum itu, puluhan orang bergerak: penjamah makanan yang sibuk mengolah bahan pangan, pengemudi yang mengantarkan kotak makan ke sekolah-sekolah, hingga petugas kebersihan dan keamanan yang memastikan operasional berjalan lancar. Totalnya, lebih dari 1,1 juta jiwa menggantungkan hidup mereka pada keberlangsungan program ini.
Tenaga Ahli Kepala Badan Gizi Nasional, Karimah Muhammad, menegaskan bahwa menghentikan MBG bukan sekadar menghentikan program sosial, melainkan juga menghilangkan nafkah lebih dari satu juta orang yang sudah bekerja keras meningkatkan kualitas gizi nasional.
“MBG adalah ekosistem kerja nyata yang menyentuh hingga pelosok negeri,” ujarnya di Jakarta, Rabu.
Pemerintah pun tak tinggal diam. Berbagai penyesuaian dilakukan agar program ini semakin kuat dan tepat sasaran. Mulai dari penyesuaian jadwal distribusi yang hanya mengikuti hari aktif sekolah, penutupan SPPG bermasalah, hingga penggabungan dapur-dapur yang masih di bawah standar luas 400 meter persegi. Semua demi efisiensi tanpa mengorbankan kualitas.
Meski pasca-refocusing akan mengurangi sekitar 20 juta penerima dari kalangan SMA swasta, sekolah elit, dan boarding school, program ini tetap menyasar lebih dari 40 juta penerima manfaat yang sangat membutuhkan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa pemerintah kini mendorong SPPG untuk semakin memberdayakan ekonomi lokal. Sentra Produksi Rakyat, BUMDes, hingga UMKM dilibatkan untuk menjadi pemasok bahan pangan. Ini berarti petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG bisa langsung menyerap manfaat dari program ini.
Tantangan tetap ada, terutama di wilayah 3T—terdepan, terluar, dan tertinggal—di mana rantai pasok dan logistik masih perlu diperkuat. Tapi langkah demi langkah, pemerintah terus membenahi tata kelola agar MBG bukan hanya program sesaat, melainkan fondasi ekonomi baru yang memberdayakan rakyat dari desa hingga kota.
