‎MINANGKABAUNEWS.COM, LIMAPULUH KOTA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) setempat untuk memperkuat pengawasan pemilu berbasis partisipasi masyarakat menjelang Pemilu 2029.
‎
‎Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Aula Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota, Kamis (16/7/2026). Kegiatan itu juga dihadiri kepala madrasah aliyah negeri, madrasah aliyah swasta, serta pimpinan pesantren.
‎
‎Kepala Kemenag Kabupaten Limapuluh Kota, Eri Iswandi mengatakan, kerja sama itu menjadi pedoman awal bagi jajaran Kemenag dalam mendukung pengawasan pemilu partisipatif di lingkungan pendidikan keagamaan.
‎
‎”Kerja sama ini menjadi acuan bagi langkah yang akan dilakukan di lingkungan Kemenag Lima Puluh Kota, tentunya melalui arahan dan koordinasi bersama Bawaslu,” kata Eri Iswandi, dalam sambutannya.
‎
‎Menurut dia, keterlibatan kepala madrasah dan pengelola pesantren sangat penting agar substansi kerja sama dapat dipahami secara menyeluruh dan diterapkan pada masing-masing lembaga pendidikan.
‎
‎Ia menjelaskan, para kepala madrasah sengaja dihadirkan agar dapat menyaksikan langsung proses penandatanganan dan meneruskan hasil kerja sama tersebut di lingkungan sekolah secara efektif.
‎
‎Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Yoriza Asra, menilai kolaborasi dengan Kemenag memiliki arti strategis karena jaringan lembaga pendidikan di bawah Kemenag bersentuhan langsung dengan pemilih pemula.
‎
‎”Bawaslu membutuhkan dukungan Kementerian Agama karena di bawah naungannya terdapat madrasah aliyah yang menjadi ruang penting untuk
‎ menjangkau pemilih muda,” ujar Yoriza Asra, didampingi Komisioner Bawaslu, Dapit Alexsander dan Kepala Sekretariat, Mellia Rahmi.
‎
‎Ia mengatakan, salah satu agenda utama Bawaslu adalah memastikan para pemilih potensial dapat menggunakan hak pilihnya secara optimal pada Pemilu 2029 mendatang.
‎
‎Karena itu, Bawaslu bersama sekolah diharapkan dapat mendorong siswa yang telah memenuhi syarat usia, untuk segera melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik sebagai syarat administrasi pemilih.
‎
‎Yoriza Asra juga menambahkan, pendidikan pengawasan pemilu juga akan diperluas ke lingkungan madrasah dan pesantren, melalui forum edukasi demokrasi yang selama ini digelar Bawaslu di tengah masyarakat.
‎
‎Dia turut berharap nota kesepahaman tersebut dapat berlanjut ke tahap perjanjian kerja sama (PKS) dengan madrasah, sekolah, dan pesantren agar pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan dapat segera direalisasikan. (akg)