Pemkab Limapuluh Kota Pacu Pemulihan Pascabencana Lewat Kolaborasi Lintas Sektor

  • Whatsapp
Bupati Limapuluh Kota, H. Safni Sikumbang, mengunjungi sejumlah lokasi terdampak bencana hidrometeorologi guna memastikan proses rehabilitasi dan rekontruksi (rehab rekon) dampak bencana di sejumlah wilayah Kabupaten Limapuluh Kota. (Foto : Humas Dinas Kominfo 50 Kota)

PARIWARA PEMKAB LIMAPULUH KOTA — Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah. Upaya itu dilakukan melalui pembangunan kembali infrastruktur, penyaluran bantuan kepada warga, hingga penguatan koordinasi lintas sektor agar pemulihan berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Lima Puluh Kota, H. Safni Sikumbang, saat memimpin rapat strategis bersama jajaran pemerintah daerah guna mempercepat penanganan dampak banjir dan pergerakan tanah di kawasan Aia Angek serta beberapa lokasi terdampak lainnya.

Read More

Rapat itu membahas berbagai agenda prioritas, mulai dari penyelesaian persoalan lahan, normalisasi aliran sungai, pengendalian sedimentasi, pembangunan kembali fasilitas yang rusak, hingga penguatan penataan ruang sebagai bagian dari strategi mitigasi bencana.

Menurut Safni, percepatan pemulihan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus mampu meningkatkan ketahanan daerah terhadap potensi bencana di masa mendatang.

“Keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama pemerintah daerah. Pemulihan pascabencana harus dilakukan secara cepat, terintegrasi, dan tepat sasaran agar masyarakat segera dapat kembali menjalankan aktivitasnya. Selain membangun kembali infrastruktur, kita juga harus memperkuat mitigasi agar risiko bencana di masa mendatang dapat diminimalkan,” ujar H. Safni Sikumbang, melalui keterangan humas, Senin (6/7/2026).

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengimplementasikan Rencana Induk (Renduk) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan pemulihan di berbagai sektor secara bertahap.

Program prioritas mencakup pemulihan infrastruktur publik, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan hunian masyarakat terdampak, normalisasi sungai, serta optimalisasi pemanfaatan Dana Siap Pakai (DSP) dan Transfer ke Daerah (TKD).

Di saat yang sama, pemerintah daerah mempercepat verifikasi kerusakan dan kebutuhan di lapangan agar pelaksanaan konstruksi dapat segera dimulai. Koordinasi dilakukan bersama BPBD, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, TNI, Polri, relawan, serta Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota, Zaimar Hakim, mengatakan pihaknya terus melakukan asesmen, mendata kerusakan rumah dan fasilitas umum, membersihkan material bencana, sekaligus menyiagakan personel beserta peralatan di wilayah yang masih berpotensi terdampak bencana susulan.

“Seluruh proses pendataan dilakukan secara menyeluruh sebagai dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kami terus memperkuat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah agar proses pemulihan berjalan cepat, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Zaimar Hakim.

Di bidang kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, dr Budi Andri, MKM, memastikan pelayanan kesehatan bagi warga terdampak tetap berjalan tanpa hambatan. Seluruh puskesmas bersama tenaga kesehatan disiagakan untuk memberikan layanan medis dan pemantauan kesehatan masyarakat.

Selain itu, Dinas Kesehatan juga mengintensifkan edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, mengawasi potensi munculnya penyakit pascabencana, serta memastikan ketersediaan obat-obatan dan logistik kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan.

“Kami memastikan seluruh masyarakat terdampak tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, dan berkualitas. Selain pelayanan medis, kami juga memberikan edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat serta memastikan seluruh fasilitas kesehatan memiliki ketersediaan obat-obatan dan logistik yang memadai,” ujar Budi Andri.

Dari sektor sosial, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, Indra Suriani, menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terus dilakukan melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Salah satu bentuknya ialah penyaluran 200 paket peralatan rumah tangga bagi warga terdampak di Kecamatan Gunuang Omeh.

Bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat tersebut diserahkan langsung oleh Bupati H Safni Sikumbang. Menurut Indra Suriani, bantuan itu diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat sekaligus mempercepat proses pemulihan kehidupan sehari-hari.

“Bantuan ini merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kami berharap bantuan yang diberikan dapat membantu warga kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik,” tutur Indra Suriani.

Selain bantuan sosial, pemerintah juga menyalurkan bantuan stimulan perbaikan rumah kepada warga di Kecamatan Bukit Barisan dan Kecamatan Gunuang Omeh. Nilai bantuan mencapai Rp1,92 miliar untuk 82 kepala keluarga, terdiri atas 30 penerima kategori rumah rusak ringan dengan bantuan Rp15 juta per keluarga dan 52 penerima kategori rumah rusak sedang masing-masing Rp30 juta.

Camat Gunuang Omeh, Apri Yulianto, menilai kolaborasi pemerintah bersama TNI, Polri, relawan, pemerintah nagari, dan masyarakat menjadi modal utama dalam mempercepat proses rehabilitasi hingga rekonstruksi.

Penyerahan bantuan di Aula Kantor Camat Gunuang Omeh turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Syaifullah, Kalaksa BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota Zaimar Hakim, Kabid Linjamsos Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Jhonneri, SH, Kabid Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Asman Anwar, beserta unsur pemerintah nagari.

Menurut Apri, semangat gotong royong seluruh pemangku kepentingan menjadi fondasi penting agar masyarakat terdampak dapat kembali hidup aman, nyaman, dan produktif. (adv/akg)

Related posts