MINANGKABAUNEWS.com, BANDUNG – Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, menegaskan program Sekolah Rakyat tetap berjalan meski sejumlah guru dan siswa memutuskan untuk mundur. Program ini kini telah beroperasi di 70 titik di seluruh Indonesia.
“Saya menghormati keputusan guru maupun siswa yang mundur. Namun hal ini tidak mengganggu jalannya kegiatan belajar-mengajar,” ujar Syaifullah usai meninjau Sekolah Rakyat di SRMP 9 Bandung, Kompleks Wyataguna, Sabtu malam.
Data terbaru menunjukkan, 143 guru atau sekitar 9,7% dari total tenaga pengajar memilih mengundurkan diri sebelum menjalani penempatan. Sementara dari kalangan siswa, sekitar 1,4% menarik diri, dan sebagian di antaranya telah kembali bergabung setelah dilakukan pendekatan. “Kami tidak memaksa, itu hak mereka, tetapi kami juga menyiapkan pengganti,” tambahnya.
Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah formal konvensional. Program ini tidak menerapkan tes akademik, melainkan menggunakan talent mapping sebagai dasar pembelajaran untuk membina potensi siswa. Syaifullah menekankan masyarakat tidak boleh menyamakan metode ini dengan sekolah umum.
“Jadi saya mengajak masyarakat untuk memahami bahwa Sekolah Rakyat fokus pada potensi anak, bukan standar akademik tinggi. Masa matrikulasi juga lebih panjang dibanding sekolah formal,” ujarnya.
Program ini ditargetkan beroperasi di 159 titik hingga akhir 2025, menjangkau wilayah dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas hingga Rote. Menurut Syaifullah, pada 15 Agustus, Sekolah Rakyat diperkirakan akan mencapai 100 titik, dan tambahan 59 titik menyusul pada September.
Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah menjangkau anak-anak dari kelompok rentan dan miskin ekstrem yang tidak terserap oleh sistem pendidikan formal, dengan tujuan utama memutus mata rantai kemiskinan. (ANTARA)
