MINANGKABAUNEWS.COM, LIMAPULUH KOTA – Perkumpulan Desa Digital Terbuka atau dikenal ‘OpenDesa’ resmi membuka Kantor Sekretariat Nasional (Setnas) di Jorong Lakuak Dama, Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang (Sitapa), Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa (14/1/2026).
Kantor Sekretariat OpenDesa diresmikan oleh Bupati Limapuluh Kota, H Safni Sikumbang, serta dihadiri Ketua DPRD Limapuluh Kota, Doni Ikhlas, Wakil Ketua DPRD, Muhammad Fadhlil, serta Ketua Dewan Pengawas OpenDesa Edi Ridwan dan Maskar Dt Pobo.
Selain peresmian, Munas III OpenDesa juga dipusatkan di Kabupaten Limapuluh Kota. Peresmian ini menjadi tonggak baru penguatan digitalisasi desa menuju konsep Desa Cerdas di Indonesia. Turut hadir jajaran OPD, Dinas Kominfo, Dinas DPMDN, Kesbangpol, Niniak Mamak, dan unsur Forkopimca.
Ketua Umum OpenDesa Nasional, Lusianto, menjelaskan bahwa OpenDesa telah digagas sejak 2018. Organisasi ini mengembangkan program digitalisasi pelayanan masyarakat melalui aplikasi Open SID (Sistem Informasi Desa).
”Open SID sudah digunakan oleh sekitar 25.000 desa di seluruh Indonesia. Program ini dirancang untuk mempermudah pelayanan publik di desa secara digital dan terbuka,” kata Lusianto dalam sambutannya.
Menurutnya, Munas III OpenDesa tahun 2026 yang digelar di Limapuluh Kota akan menjadi momentum penyusunan arah kebijakan digitalisasi desa ke depan. Ia juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota yang mendukung penuh kegiatan tersebut.
”Atas nama pengurus OpenDesa, kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota,” ujarnya.
Ketua Panitia, Heri Wanda, menyebutkan bahwa pembukaan sekretariat nasional di Sitapa merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan program OpenDesa yang berbasis pada pengurus desa di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Wali Nagari Sitapa, Nofrizal, menegaskan bahwa digitalisasi desa merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar. Ia menyebut Sitapa sebagai salah satu nagari pelopor digitalisasi di Sumatera Barat.
”Open SID sudah dimanfaatkan oleh lebih dari 25 ribu desa di Indonesia. Sitapa menjadi desa pelopor digitalisasi, bahkan tidak diperbolehkan lagi ikut lomba digitalisasi tingkat Sumbar karena sudah tiga kali juara,” jelas Nofrizal.
Ia menambahkan, Nagari Sitapa meraih Juara Nasional pada 2023 dan Peringkat 1 Lomba Desa Regional Sumatera pada 2024. Sitapa juga telah menyandang predikat Nagari Digital dengan berbagai program berbasis teknologi.
Ketua DPRD Limapuluh Kota, Doni Ikhlas, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Munas III OpenDesa di daerahnya. Menurutnya, digitalisasi desa harus menjadi gerakan bersama dalam menghadapi revolusi industri dan tuntutan satu data desa.
”Munas ini tidak boleh hanya seremonial, tetapi harus memberi kontribusi nyata terhadap kebijakan daerah dan nasional dalam pengembangan desa digital,” ujarnya.
Bupati Limapuluh Kota, H Safni Sikumbang, yang sekaligus meresmikan kantor sekretariat tersebut, menyampaikan rasa bangganya atas kehadiran OpenDesa di wilayahnya. Ia berharap Sitapa bisa menjadi contoh bagi seluruh nagari di Limapuluh Kota.
”Kami akan mendukung dan berjuang bersama OpenDesa. Seluruh nagari diharapkan bisa melaksanakan program ini agar pelayanan desa lebih transparan, terbuka, dan mampu bersaing dalam teknologi serta inovasi,” tutur Safni.
Maskar M Dt Pobo Dorong OpenDesa, Wujudkan Desa Digital Transparan
Salah satu penggagas berdirinya OpenDesa adalah mantan Wali Nagari Sitapa, Maskar Dt Pobo. Menurut Maskar, membangun desa berbasis digital ternyata berawal dari obrolan sederhana di media sosial.
“Dari cerita itulah, kita bersama para penggiat teknologi desa melahirkan OpenDesa, sebuah lembaga yang fokus mengembangkan sistem manajemen desa berbasis aplikasi ‘Open SID’ sejak 2018 lalu,” kata Maskar, diwawancara wartawan usai peresmian.
Dia mengaku, visi membangun OpenDesa adalah menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang kuat dan transparan melalui sistem digital. Menurutnya, digitalisasi bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan keharusan bagi desa yang ingin berkembang dan melayani masyarakat secara optimal.
Ia menjelaskan, awal mula OpenDesa lahir ketika ia dan komunitas digital desa menemukan aplikasi Open SID. Aplikasi tersebut dinilai sangat cocok dengan kebutuhan desa dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut.
“Sejak saat itu, komunitas media sosial yang awalnya hanya tempat berbagi informasi, berubah menjadi wadah kolaborasi dan penggerak digitalisasi desa. Namun, perjalanan itu tidak selalu mulus,” tuturnya.
Maskar menyebutkan, saat OpenDesa mulai berkembang, belum ada payung hukum yang mengatur lembaga pengelola sistem digital desa. Dari situ muncul kesepakatan bersama untuk membentuk lembaga resmi berbadan hukum yang bertugas mengembangkan dan mendampingi implementasi Open SID di desa-desa.
Kini, OpenDesa hadir sebagai lembaga pengelola yang siap melayani kebutuhan desa. Maskar mengatakan, aplikasi Open SID dapat diunduh dan sudah dimanfaatkan oleh sekitar 24.000 desa di Indonesia.
“Selain itu, OpenDesa juga menyiapkan sistem pengurusan, server, hingga kantor virtual untuk memudahkan desa dalam mengelola data dan pelayanan publik,” sebut Maskar diamini Heri Wanda.
Ia menilai keberadaan OpenDesa sangat penting untuk memastikan desa benar-benar terlayani. Maskar berharap, pemerintah daerah hingga pusat dapat memberikan dukungan penuh, terutama dalam hal kebijakan, server, dan hosting.
Menurutnya, jika pemerintah memahami urgensi digitalisasi, maka desa akan lebih cepat bertransformasi. Sejumlah desa dan nagari di berbagai daerah, kata Maskar, sudah mulai merasakan manfaat OpenDesa.
Digitalisasi membuat proses administrasi lebih rapi, pelayanan masyarakat lebih cepat, dan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih transparan. Maskar optimistis, OpenDesa dapat menjadi motor perubahan bagi masyarakat desa di masa depan.
“Harapan kita ke depan digitalisasi desa bisa masuk sebagai program kebijakan resmi pemerintah. Sehingga seluruh desa di Indonesia dapat menikmati sistem pemerintahan yang modern, efektif, dan terbuka,” imbuhnya. (akg)
