Minangkabaunews.com, Padang Pariaman, — Pilwana serentak di Nagari Seulayat Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakih, Padang Pariaman dinilai bermasalah. Tak mencerminkan Pilwana berdunsanak, yang menjadi motto Pemkab Padang Pariaman, dalam helat delapan tahun sekali tersebut.
Beratnya masalah dan persoalan Pilwana serentak di nagari itu, bukan pada hasil akhir yang diperoleh masing-masing calon walinagari yang bersaing di Seulayat, tapi lebih pada praktek politik kurang sehat yang dimainkan, terkesan dibiarkan oleh panitia yang seharusnya memberikan pelajaran yang berharga terhadap hak pilih masyarakat.
Adalah Sulaiman, calon Walinagari Seulayat Ulakan nomor urut empat yang berkisah dan bercerita panjang, soal kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di nagarinya dalam momen Pilwana itu.
Bersama tiga calon Walinagari Seulayat Ulakan lainnya, Hendra, dan Dedi Musril, Sulaiman melayangkan protes dan merasa keberatan terhadap kejadian itu, ke Pemkab Padang Pariaman, lewat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Padang Pariaman.
“Permohonan ini kami ajukan berdasarkan adanya dugaan pelanggan terhadap tata tertib pelaksanaan Pilwana, baik proses pemungutan maupun penghitungan suara, yang berpotensi mempengaruhi hasil akhir pemilihan secara signifikan,” katanya secara tertulis ke DPMD Padang Pariaman.
Kalah dan atau menang dalam pemilihan, kata Sulaiman, adalah hal yang seharusnya terjadi. Ndak masalah. Sebab, dari seluruh calon yang maju, yang akan jadi satu calon.
“Tapi, proses dan tahapan, adanya intimidasi dari sejumlah oknum perangkat nagari yang mengarahkan pemilih untuk memilih calon tertentu, sepertinya kurang elok dibiarkan di Nagari Seulayat Ulakan yang terkenal sebagai Ulayat Rangkayo Rajo Sulaiman ini,” ujar mereka.
Masyarakat “dipaksa” memilih calon tertentu. Kalau tak memilih calon itu, diancam tidak mendapatkan bantuan PKH dan bantuan lainnya.
Hal-hal seperti ini, seharusnya ditindak tegas oleh panitia. Sebab, kita Pilwana berdunsanak. Siapa pun yang terpilih, soal bantuan pemerintah yang sudah terprogram, tetap saja berjalan.
Ketua Tim Pemenangan Sengketa Pilwana Padang Pariaman, Hendra Aswara menyebutkan, tim sudah mulai turun ke nagari, terutama nagari yang memberikan laporan masalah Pilwana.
“Ada 12 nagari yang dinilai bersengketa Pilwana. Sikucua Tengah yang diturut perdana, lantaran kasus di situ memenuhi kriteria sengketa Pilwana,” kata Hendra Aswara, Pj. Sekdakab Padang Pariaman ini, Rabu 15 Juli 2026.
Menurut Hendra Aswara, untuk Nagari Seulayat, mungkin Minggu besok tim ke sana, menangani kasus yang terjadi di Pilwana setempat. “Asal ada laporan dari nagari, tim memprosesnya sesuai aturan. Sebab, tim penyelesaian sengketa itu lengkap dari berbagai unsur,” ulas Hendra Aswara.
Meski berjalan lancar, tapi helat Pilwana delapan tahun sekali itu di Seulayat Ulakan penuh dengan intimidasi. “Ada oknum perangkat nagari yang terang-terangan berpihak pada salah satu calon, tak bisa dicegah oleh panitia,” kata Muhammad Yani, Sabtu 11 Juli 2026, menjawab persoalan yang dikadukan sejumlah calon Walinagari Seulayat Ulakan ke Pemkab Padang Pariaman.
Ada apa sebenarnya yang terjadi di Seulayat Ulakan? Seberani itu Ketua Pilwana membongkar kebobrokan helat demokrasi di nagarinya? “Sangat wajar Sulaiman, bersama calon walinagari lainnya di Seulayat Ulakan yang memperkarakan Pilwana ini. Saya bersedia jadi saksi, membongkar kejadian yang sebenarnya, menyudutkan calon dalam permainan ini,” tegas Muhammad Yani.
“Saya pun dalam menjalankan tugas sebagai Ketua Pilwana ditekan oleh Pejabat Walinagari Seulayat Ulakan, sekaitan pemberitahuannya hasil Pilwana ke semua calon walinagari. Makanya, calon walinagari yang kalah, tidak menekan hasil akhir pemilihan ini,” ujar Muhammad Yani dengan bersemangat sekali.
Selaku Ketua Pilwana, Muhammad Yani minta Pemkab Padang Pariaman dan Bamus Seulayat Ulakan menyelesaikan persoalan-persoalan ini dengan bijak dan objektif. “Berani saya katakan, kalau Pilwana Seulayat Ulakan tidak mencerminkan Pilwana berdunsanak kemarin itu.
“Saya sudah dapat info, kalau Sulaiman dan calon walinagari kalah lainnya akan memperkarakan persoalan ini sampai ke pengadilan. Saya dukung, dan saya nyatakan siap pula jadi saksi, demi kebaikan nagari ini di masa mendatang,” ungkapnya.
Muhammad Yani menerima laporan, semua kejanggalan yang terjadi di Seulayat Ulakan, selama tahapan Pilwana itu. Hanya saja, dia tak punya kewenangan melarang. Bahkan, dia tahu pula sebagian anggota panitia, turut andil memenangkan salah satu calon, yang seharusnya tidak mereka lakukan.
