MINANGKABAUNEWS.com, FEATURE –Sabtu sore, 30 Agustus 2025, udara Tanjung Priok terasa berat. Jalan Swasembada Timur XXII yang biasanya dipenuhi riuh suara pedagang sayur dan anak-anak berlarian, mendadak berubah menjadi arena kemarahan. Ratusan orang berbondong-bondong, sebagian besar mengendarai sepeda motor, mendekati rumah bercat putih dengan pagar hitam tinggi—rumah Ahmad Sahroni, anggota DPR RI dari Partai NasDem.
Dari layar ponsel orang-orang yang menonton siaran langsung TikTok, suara-suara terdengar bercampur: sorakan, dentuman benda pecah, dan teriakan yang berulang kali memohon agar rumah itu tidak dibakar. “Tolong jangan dibakar, woi, kasihan warga sini. Mereka gak tahu apa-apa,” ucap seorang pria dengan napas tersengal. Tapi peringatan itu tak mampu menghentikan gelombang. Pagar hitam roboh, kaca-kaca mobil di halaman berderak, dan koper besar ditenteng keluar seolah itu barang rampasan perang.
Bagi banyak warga Jakarta, nama Ahmad Sahroni bukan sekadar politisi. Ia adalah simbol paradoks: seorang mantan sopir truk kontainer yang mendaki cepat ke jajaran elit, sekaligus politisi flamboyan yang kerap menjadi sorotan karena ucapan kontroversialnya. “Bubarin DPR itu ide tolol sedunia,” katanya seminggu sebelumnya, dalam sebuah kunjungan kerja di Polda Sumatera Utara. Kalimat itu kemudian viral, beredar di WhatsApp group ibu rumah tangga, kanal YouTube politik, hingga linimasa TikTok yang penuh komentar sarkastik.
Ucapan itu meledak di saat yang salah. Isu kenaikan tunjangan DPR sudah menyalakan bara ketidakpuasan publik. Lalu tragedi jatuhnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online berusia 20 tahun yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob pada Kamis malam, menyalakan api. Gabungan antara rasa kehilangan, ketidakadilan, dan ucapan politisi yang dianggap meremehkan rakyat, menjelma jadi kemarahan jalanan.
Dari Gang Sempit ke Layar Ponsel
Pemandangan itu bukan hanya terjadi di dunia nyata. Melalui akun TikTok bernama @cukupsatu_selamanya, jutaan orang menyaksikan secara real time bagaimana pagar rumah “Raja Priok” itu jebol. Dalam tayangan tersebut, seseorang dengan suara datar berkata, “Gerbangnya sudah hancur.” Kamera bergerak liar, memperlihatkan televisi dan kursi yang diangkut keluar. Ada yang menyeringai, ada pula yang terburu-buru, seolah tahu polisi bisa datang kapan saja.
Di dunia digital, kecepatan peristiwa menandingi kecepatan emosi. Komentar-komentar bermunculan: sebagian mengutuk penjarahan, sebagian lain menyebutnya “karma politikus mulut sampah.”
Ahmad Sahroni sendiri tidak muncul. Rumahnya rapat tertutup. Pagar yang tinggi, cat yang masih baru, dan satu mobil yang parkir di halaman, seperti tak mampu melawan arus massa yang melampiaskan frustrasi.
Dari “Mulut Sampah” ke Blokir Media Sosial
Sahroni, yang kini dicopot dari jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR, tampaknya kehilangan kendali atas narasi publik. Kreator konten Ferry Irwandi menudingnya terang-terangan di Instagram: “Ingat, mulut sampah Anda punya andil besar dari semua rangkaian buruk dan duka ini.” Tantangan debat, cemoohan, hingga ajakan bertemu di pengadilan berseliweran di media sosial.
Tidak hanya Ferry, ada juga Salsa Erwina Hutagalung, seorang influencer sekaligus manajer strategis perusahaan energi di Denmark. Dengan gaya lugas, Salsa mempertanyakan: berapa sebenarnya gaji dan tunjangan anggota DPR? Mengapa sampai mencapai Rp10 triliun setahun untuk 580 orang? Dan mengapa semua terasa buram, tidak transparan? “Ingat, kalian hanya karyawan rakyat,” katanya dalam salah satu video yang viral.
Ketika Ahmad Sahroni memilih memblokir akun Salsa, publik justru menafsirkannya sebagai tanda gentar. “Takut amat sama cewek kecil begini,” ujar Salsa, seakan mewakili suara generasi muda yang sinis pada elite politik.
Politik, Polisi, dan Presiden
Kemarahan publik tak berhenti di depan rumah Sahroni. Markas Polres Metro Jakarta Timur ikut terbakar. Puluhan kendaraan menjadi abu. Pagi harinya, warga sekitar mengais sisa besi untuk dijual kiloan. Sementara itu, pengamat politik Effriza dari Citra Institute menegaskan, ini bukan lagi soal teknis di lapangan. “Presiden, Kapolri, dan Pimpinan DPR harus bertanggung jawab,” katanya.
Bagi Effriza, pilihan paling realistis untuk meredakan amarah publik adalah membatalkan tunjangan rumah dinas anggota DPR. “Permintaan maaf tidak lagi cukup,” ujarnya. Bahkan ia menyarankan Presiden Prabowo untuk mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit.
Di jalanan, tuntutan serupa bersahut-sahutan. Dalam poster, mural, dan seruan orator, kata “bubar” dan “adil” bersanding dengan nama Sahroni.
Sebuah Potret Kemarahan
Yang terjadi di Tanjung Priok hari itu lebih dari sekadar perusakan rumah seorang politisi. Ia adalah potret meletupnya jurang antara rakyat dan wakilnya. Rumah itu hanyalah simbol, sebuah kanvas tempat rakyat menuliskan frustrasi mereka terhadap sistem yang dianggap mati rasa.
Bagi tetangga yang tinggal di gang sempit Kebon Bawang, peristiwa itu menimbulkan ketakutan sekaligus ironi. “Kasihan kalau dibakar, rumahnya padat,” kata seorang warga dalam tayangan live. Mereka tahu, amarah massa bisa dengan mudah merembet ke rumah-rumah kecil yang tak ada hubungannya dengan politik besar.
Namun bagi jutaan orang yang hanya menyaksikan lewat layar, peristiwa itu seperti katarsis—sebuah pelampiasan terhadap elite yang dianggap hidup dalam gelembung kemewahan.
Demokrasi yang Retak
Di ujungnya, kita bisa bertanya: apa arti seorang wakil rakyat jika kata-katanya justru melukai rakyat? Apa arti demokrasi jika suara publik hanya diperlakukan sebagai gangguan, bukan aspirasi?
Ahmad Sahroni mungkin hanya satu nama, tapi peristiwa di rumahnya memperlihatkan lebih dari sekadar nasib satu politisi. Ia adalah potret relasi kuasa di negeri ini: rapuh, penuh kecurigaan, dan siap meledak kapan saja.
Demonstrasi adalah hak konstitusional, jalan bagi rakyat untuk bersuara. Tapi ketika suara itu diabaikan, ia bisa menjelma amarah. Dan ketika amarah itu bertemu rumah bercat putih dengan pagar hitam, sejarah kecil tercatat di Tanjung Priok.
