MINANGKABAUNEWS.com, PARIWARA – DPRD Kota Padang secara resmi menutup Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 dalam sebuah rapat paripurna yang penuh apresiasi, Rabu (31/12/2025). Namun, penutupan sidang ini bukan akhir, melainkan titik tolak untuk memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota (Pemko) dalam aksi nyata menangani bencana banjir yang melanda kota.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, dalam sambutannya menyoroti capaian produktif dewan. “Kami telah menjalankan tiga fungsi utama dengan baik: legislasi, anggaran, dan pengawasan, untuk mewujudkan Kota Padang yang istimewa,” ujarnya. Ia menyebut sejumlah Rancangan Perda telah disahkan menjadi Perda, sementara fungsi pengawasan dijalankan melalui rapat kerja dan kunjungan lapangan oleh seluruh komisi.
Momen ini juga menjadi refleksi atas komitmen bersama yang telah terbukti. “Di tengah tugas rutin, kami bersama Pemko Padang telah bahu-membahu merespons bencana banjir bandang,” tambah Muharlion.
Sinergi antara DPRD dan Pemko Padang tidak hanya wacana di ruang rapat, tetapi diuji langsung di lapangan pascabanjir. Beberapa aksi kolaboratif utama meliputi:
· Fungsi Pengawasan yang Proaktif: Anggota DPRD turun ke lokasi terdampak sejak hari pertama, mendengar keluhan warga, dan mendesak eksekutif untuk bertindak cepat, termasuk pengerahan alat berat.
· Koordinasi Eksekutif yang Intensif: Pemko menggelar rapat koordinasi darurat, memperpanjang status tanggap darurat, dan menjadi perantara penyaluran bantuan dari berbagai pihak.
· Desakan untuk Solusi Berkelanjutan: DPRD secara aktif mendorong Pemko untuk tidak hanya fokus pada tanggap darurat, tetapi segera menyiapkan hunian tetap (huntap) yang layak bagi warga yang terpaksa direlokasi dari daerah rawan.
Agenda Bersama Menuju Padang yang Lebih Tangguh
Dalam rapat paripurna penutupan sidang, Muharlion menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh anggota atas dedikasi mereka, termasuk dalam penanganan bencana. “Kami akan terus bekerja dengan penuh tanggung jawab dan integritas untuk masyarakat Kota Padang,” tegasnya.
Kolaborasi ini akan berlanjut dan semakin terstruktur. Pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2025-2026, yang dijadwalkan pada 7 Januari 2026, akan menjadi forum strategis untuk memperkuat roadmap penanganan banjir. Fokus ke depan akan mencakup:
· Penguatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, terutama untuk pendanaan dan perbaikan infrastruktur strategis oleh Kementerian PUPR.
· Percepatan Penyusunan Kebijakan terkait tata ruang dan mitigasi bencana berbasis data lapangan terkini.
· Pengawasan Ketat terhadap Rekonstruksi untuk memastikan pembangunan kembali lebih baik (build back better).
Dengan tutupnya Masa Sidang I, DPRD dan Pemko Padang mengirimkan pesan jelas: fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan berjalan optimal, dan kolaborasi yang solid telah terbukti menjadi kunci dalam menghadapi ujian berat bagi kota. Sinergi ini menjadi fondasi utama menuju fase pemulihan dan pencegahan yang lebih sistematis. (Adv)
