MINANGKABAUNEWS.com, SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur mengalokasikan dana sebesar Rp 120 miliar untuk memperbaiki rumah tidak layak huni milik masyarakat miskin yang menjadi target Program Bedah Rumah tahun 2023. Surabaya sudah menyiapkan anggaran Rp 120 miliar untuk
mewujudkan target rumah operasi tidak layak huni tahun ini,” kata perwakilan Wali Kota Surabaya Armuji seperti dikutip dari siaran pers Pemkot di Surabaya, Minggu.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surabaya menargetkan sebanyak 3.500 rumah tidak layak dapat diperbaiki selama tahun 2023.
Menurut Wakil Walikota, sejak program dicanangkan pada 31 Maret 2021 hingga akhir 2022, total rumah tidak layak huni yang diperbaiki sebanyak 1.474 unit.
Pelaksanaan Program Bedah Rumah melibatkan Kelompok Teknis Bedah Rumah (KTPR) yang beranggotakan warga setempat.
Ada empat pekerja lokal yang dipekerjakan untuk memperbaiki setiap unit rumah tidak layak huni dengan waktu penyelesaian sekitar 20 hari.
Bantuan dana yang diberikan pemerintah untuk perbaikan setiap rumah tidak layak huni adalah sebesar Rp35 juta.
Armuji mengatakan, pemerintah kota telah menginstruksikan kepada camat dan kepala desa untuk mendata warga yang rumahnya tidak layak huni agar dapat diusulkan sebagai target program perbaikan rumah.
“Kendala yang kami temukan di lapangan seringkali masyarakat yang rumahnya tidak memenuhi syarat namun tidak terdaftar dalam aplikasi gamis (keluarga miskin) atau ada persoalan status kepemilikan tanah,” ujarnya.
Ia menyampaikan, Home Improvement Program dilakukan untuk meningkatkan kualitas hunian warga yang selanjutnya diharapkan dapat mendorong peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan warga.
“DPD Kota Surabaya juga diuntungkan karena dengan program ini kawasan kumuh di Surabaya terus berkurang. DPD juga bisa berkolaborasi dengan pihak swasta dalam perencanaan kota, dan pada gilirannya kesejahteraan masyarakat Surabaya akan meningkat, ” tutup dia.
