MINANGKABAUNEWS.com, JAKARTA – Peta daerah tertinggal di Indonesia sedang dipersempit. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) mengalihkan seluruh perhatiannya untuk mengangkat status 30 kabupaten tersisa yang masih tercatat sebagai daerah tertinggal, dengan konsentrasi terbesar di Papua dan kawasan Indonesia Timur.
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Rafdinal, Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDTT. “Dari total 199 daerah tertinggal yang pernah ditetapkan, sebagian besar sudah berhasil dientaskan. Kini, tantangan terakhir kita ada pada sekitar 30 daerah yang membutuhkan intervensi lebih intensif,” ujarnya dalam sebuah webinar, Senin (17/11).
Lantas, bagaimana strategi jitu untuk memacu kemajuan daerah-daerah ‘zona merah’ terakhir ini? Rafdinal memaparkan, percepatan pembangunan akan difokuskan pada tiga intervensi utama: penguatan ketahanan pangan, hilirisasi produk lokal, dan pembangunan infrastruktur dasar. Fondasi ini diyakini dapat mengerek pertumbuhan ekonomi wilayah secara signifikan.
Namun, ada catatan penting yang ditegaskannya. Selama ini, program pembangunan sering kali berjalan sendiri-sendiri, tidak terintegrasi antarsektor. “Ke depan, sinkronisasi lintas kementerian/lembaga menjadi kunci mutlak. Intervensi harus tepat sasaran dan sesuai dengan akar permasalahan di masing-masing daerah,” tegas Rafdinal.
Tidak hanya mengandalkan program dari pusat, desa-desa di kawasan tertinggal juga didorong untuk bangkit dengan kekuatannya sendiri. Hilirisasi di sektor unggulan seperti pertanian dan perikanan menjadi senjata ampuh untuk mendongkrak nilai ekonomi dan mempercepat pelepasan status tertinggal.
“Kemitraan lokal dan penguatan kelembagaan ekonomi desa menjadi kunci pendongkrak pendapatan masyarakat. Prinsipnya sederhana namun powerful: ketika desa kuat, seluruh kawasan tertinggal akan ikut melesat maju,” pungkas Rafdinal menutup pernyataannya penuh optimisme.
