Tolak Logo Halal Kemenag, MUI Sumbar Minta MUI Pusat dan Kemenag Duduk Bersama Rancang Logo Baru yang Patut dan Pantas

  • Whatsapp
Ketum MUI Sumbar, Buya Dr. Gusrizal Gazahar, Dt. Palimo Basa (Foto: Dok. Istimewa).

MINANGKABAUNEWS.COM, PADANG — Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerbitkan logo halal terbaru yang berlaku secara nasional. Ketentuan itu tercantum dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal.

Ketum MUI Sumbar Buya, Dr. Gusrizal Gazahar Dt. Palimo Basa mengatakan Berdasarkan hasil Mukerda, MUI Sumbar menolak logo tersebut dan meminta MUI Pusat agar duduk bersama untuk merancang logo yang pantas dan patut.

Read More

Masih terkait hasil Mukerda, kata Buya Gusrizal, MUI Sumbar mendukung dan menguatkan catatan atau kritikan yang disampaikan MUI Sumatera Barat kepada BPJPH terkait penolakan logo halal baru yang telah diperkenalkan oleh BPJPH.

“Logo tersebut dipandang telah meninggalkan aspek dasar dari sertifikasi halal bahkan mengkerdilkan eksistensinya,” tutur Buya.

Lebih jauh Buya menjelaskan Salah satu esensi yang hilang yakni dengan meniadakan simbol dan eksistensi MUI sebagai ujung tombak fatwa, karena MUI dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) merupakan mitra utama BPJPH. Tampilan logo terkesan meminggirkan peran lembaga di luar Kemenag dalam hal ini MUI.

Disamping itu, banyak hal lain yang mesti diperbaiki sebagaimana yang ramai dikritisi oleh tokoh dan umat Islam di negeri ini, misalnya terkait tulisan halal dalam bahasa Arab yang tidak menunjukkan esensi informatif dan tidak bersifat universal internasional bahkan secara nasional.

“Desain logo yang sangat kental dengan budaya daerah tertentu dapat menghilangkan semangat kebersamaan dan bisa dipahami sebagai superior suku bangsa tertentu,” tutup Buya.

Related posts