MINANGKABAUNEWS.com, JAKARTA – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto mungkin akan segera mendapatkan perluasan sasaran. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, secara resmi mengusulkan agar program prioritas tersebut tidak hanya menyasar anak-anak dan ibu, tetapi juga kelompok lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas (difabel).
Usulan ini disampaikan Gus Ipul langsung kepada Presiden Prabowo dalam sebuah rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Selasa (4/11) malam. Ia menyatakan bahwa proposal ini masih akan dikaji lebih dalam sebelum dilaporkan kembali, dengan harapan dapat diwujudkan pada tahun 2026.
“Kami juga tadi mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk memberikan makan bergizi gratis khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas. Kami dalami lagi, nanti kami melaporkan pada kesempatan lain,” ujar Gus Ipul.
Yang tak kalah penting, Gus Ipul menegaskan bahwa jika usulan ini disetujui, penambahan penerima MBG ini tidak akan mengorbankan hak kelompok lansia dan difabel yang selama ini menerima bantuan sosial (bansos) lainnya. Kedua bentuk bantuan ini akan berjalan beriringan sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial.
“Ndak (dihapus). Jadi maksudnya begini, bansos itu bagian dari perlindungan dan jaminan sosial. Itu memang diberikan kepada yang membutuhkan,” jelasnya.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program andalan pemerintah yang pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025. Saat ini, program ini difokuskan untuk menyasar anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui guna menjaga kualitas gizi generasi penerus bangsa sejak dini.
Presiden Prabowo menargetkan 82,9 juta orang akan menjadi penerima manfaat MBG pada akhir 2025. Hingga akhir Oktober lalu, capaiannya telah mendekati 40 juta orang yang tersebar di 509 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Rapat terbatas yang digelar di Istana tersebut membahas berbagai program pemberdayaan masyarakat dan UMKM, serta upaya menyelaraskan program-program tersebut agar saling terhubung. Rapat ini dihadiri oleh sejumlah menteri terkait, termasuk Menko PMK Pratikno, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.
