MINANGKABAUNEWS.com, PARIWARA DPRD PADANG – Suasana tegang menyelimuti ruang sidang utama DPRD Kota Padang, Senin (10/11/2025). Ketua DPRD Muharlion memimpin rapat paripurna yang membahas nasib anggaran daerah tahun depan. Di tengah kabar pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat, para wakil rakyat dan Wali Kota Fadly Amran duduk bersama mencari solusi.
Rapat yang berlangsung di Jalan Bagindo Azis Chan Bypass, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji ini dihadiri lengkap oleh jajaran pimpinan dewan, termasuk Wakil Ketua Mastilizal Aye, Osman Ayub, Jupri, dan Sekretaris Dewan Hendrizal Azhar. Wali Kota Fadly Amran hadir bersama kepala-kepala OPD, unsur Forkopimda, dan sejumlah tamu undangan.
Pukulan Telak: Dana Transfer Turun Drastis
Kabar yang mengejutkan datang dari angka-angka RAPBD 2026. Pendapatan transfer yang semula disepakati dalam KUA-PPAS sebesar Rp1,87 triliun harus disesuaikan menjadi hanya Rp1,53 triliun. Artinya, ada pengurangan fantastis mencapai Rp345,8 miliar atau anjlok 18,4 persen.
Penyesuaian ini mengacu pada surat resmi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI dan Bapenda Provinsi Sumatra Barat. Akibatnya, total pendapatan daerah menyusut dari Rp3 triliun menjadi hanya Rp2,65 triliun—penurunan 11,52 persen yang cukup signifikan.
Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Kritis
Meski mengapresiasi kerja keras Pemko Padang, sejumlah fraksi menyampaikan pandangan tajam. Fraksi Gerindra dan PAN tegas menyatakan bahwa pemangkasan dari pusat justru harus menjadi cambuk untuk lebih kreatif menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ini bukan halangan, tapi motivasi tambahan. Kita harus mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada,” tegas kedua fraksi tersebut.
Mereka juga menekankan bahwa prioritas tetap harus diberikan pada sektor-sektor vital: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penanggulangan bencana.
Sementara Fraksi PKB-Ummat mengupas lebih detail soal komponen anggaran. Mereka mencatat PAD direncanakan sebesar Rp1,12 triliun—target yang sama dengan kesepakatan KUA-PPAS. Namun yang menjadi perhatian adalah bagaimana mengalokasikan anggaran yang terbatas untuk berbagai urusan pemerintahan, mulai dari urusan wajib hingga urusan pilihan.
“Setiap rupiah harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Padang,” ujar perwakilan Fraksi PKB-Ummat dengan nada tegas.
Fraksi ini juga mengingatkan perlunya strategi agresif menggali potensi PAD agar mengurangi ketergantungan pada dana transfer dan memastikan keberlanjutan pembangunan daerah.
Wali Kota: Butuh Kreativitas Tinggi
Menanggapi berbagai masukan fraksi, Wali Kota Padang Fadly Amran mengakui tantangan berat di depan mata. Pemangkasan dana transfer memang harus disikapi dengan bijak agar program-program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat tidak terhambat.
“Tentunya memang perlu kreativitas dalam mengelola APBD di tahun 2026 mendatang,” ungkap Fadly Amran usai mengikuti rapat paripurna.
Dia berjanji akan menjadikan seluruh saran, masukan, dan pertanyaan dari DPRD sebagai bahan untuk menyusun tanggapan resmi Pemko Padang pada rapat paripurna berikutnya.
Dengan kondisi keuangan yang mengetat, Pemko Padang kini dituntut lebih inovatif dalam mencari sumber pendapatan alternatif. Pertanyaannya, akankah strategi yang akan dijalankan mampu menjaga laju pembangunan dan kesejahteraan warga Kota Padang? Jawabannya akan terungkap dalam rapat paripurna selanjutnya.
