MINANGKABAUNEWS, SOLOK – Bupati Solok Epiyardi Asda dengan lantang mengatakan bahwasanya Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah bukan seorang raja, sehingga setiap titah dan perintahnya harus dipatuhi dan ditaati.
Menurut Epiyardi, dia lebih mementingkan rakyat Kabupaten Solok dari pada rapat seremonial yang menyedot anggaran yang besar. Sementara, Kabupaten Solok butuh anggaran besar untuk menata dan mengejar target pembangunan daerah dalam mengejar ketertinggalan daerah. .
“Bagi saya yang paling utama dan lebih penting adalah rakyat saya, rakyat Kabupaten Solok. Saya lebih bertanggungjawab pada rakyat saya dari pada ikuti rapat seremonial tersebut. Saya juga bukan anak buah Gubernur dan dia bukan atasan saya,” katanya dengan lantang.
Pernyataan ini disampaikannya Bupati Solok Epiyardi Asda, Rabu (9/3/2022) menanggapi apa yang disampaikan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumbar Jasman Rizal, dalam menanggapi ketidakhadiran Pemkab Solok pada Rakor Pemerintah Daerah se Sumatera Barat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Bupati menilai lebih penting baginya saat ini memikirkan kemajuan daerah dan kepentingan hidup masyarakat Kabupaten Solok secara umum.
Tensi Bupati Solok ini naik setelah mendengar umbaran Jasman Rizal kepada media, Kadis Kominfo tersebut menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Solok tidak peduli terhadap kegiatan tersebut. Pemerintah Kabupaten Solok dianggap tidak menghargai dan tidak mau koordinasi.
Dalam pernyataanya, Jasman menuding bahwa Pemerintah Kabupaten Solok tidak menghargai Rakor yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
” Apa kapasitas dia menyampaikan pendapatnya seperti itu, apakah ini bahasa Gubernur…?. Jika ini bahasa Gubernur berarti terlalu bodoh seorang Gubernur menyatakan seperti itu. Namun jika ini pendapat pribadi Jasman, patut dipertanyakan apa kapasitas dia menilai Pemerintah Kabupaten Solok. Silahkan Saudara tanya ke dia, apa ada rasa tendensius kepada saya atau kepada Pemerintah Kabupaten Solok, ” kata Epyard Asda.
Menurut Epyardi Asda, terkait dengan ketidakhadiran pemerintah Kabupaten Solok di kegiatan Rakor seluruh daerah di Sumatera Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Mentawai bukanlah hal yang sangat mutlak. Karena setiap pemerintah daerah kabupaten kota, juga memiliki program dan kegiatan kedaerahan yang lebih penting untuk dilaksanakan.
Keterbatasan anggaran yang dimiliki dan jauh tertinggalnya Kabupaten Solok dengan daerah lain memaksa Kepala daerah dan seluruh perangkatnya untuk bekerja keras demi masyarakatnya. Segala pemikiran dan tenaga terkuras demi mempertanggungjawabkan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Solok.
” saya lebih mementingkan rakyat saya, saya lebih bertanggungjawab kepada rakyat saya dan saya juga bukan anak buah Gubernur ” ucap Epyardi.
Kekesalan Bupati Solok tersebut bukan tanpa alasan, menurutnya Gubernur Mahyeldi tidak mendukung program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah Kabupaten Solok.
Misalnya terkait sektor Pariwisata, dua kali undangan resmi Bupati Solok, tidak satupun yang dihadiri oleh gubernur atau perwakilan Pemprov Sumbar pada Desember 2021. Tak hanya itu, telfon Bupati Epyardi Asda kepada Gubernur tidak direspon.
“Dugaan niat tidak baik terhadap Kabupaten Solok ini mulai kami rasakan saat undangan resmi kami tidak dihadiri oleh Pemprov. Padahal jelas pariwisata ini adalah program unggulan Pemkab Solok dan Pemprov Sumbar. Bagaimana mau memajukan daerah kalau seperti ini,”tutur Epyardi.
Epyardi juga mengungkapkan, secara pemerintahan dirinya telah mengutus Sekretaris Daerah untuk bertemu dengan dinas di Pemprov untuk membicarakan persoalan tersebut. Namun hal itu juga dipersulit dan seolah-olah dilecehkan.
Hal lain yang turut disesalkan Epyardi Asda adalah, beberapa kali kedatangan Gubernur Sumbar ke Kabupaten Solok tanpa koordinasi dengan Pemkab Solok. Pemkab Solok sering dituding tidak mau memfasilitasi kedatangan orang nomor 1 itu di tempat mereka, padahal setelah ditelusuri tidak ada surat ataupun koordinasi yang dilakukan perihal kedatangannya.
” Pasca kedatangan Mahyeldi ke Kabupaten Solok, sering menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Dia datang tanpa ada koordinasi dengan Pemkab, mana kita tahu kalau dia datang. Setelah selesai kunjungan selalu ada riak dan kegaduhan di tengah masyarakat, antah apa persoalannya kita saja tidak tahu dan tidak pernah diberitahukan. Bahkan ada warga melaporkan ke saya, sempat terjadinya konflik di lapangan sesama warga pasca kehadiran dirinya di lokasi, ” sesalnya.