MINANGKABAUNEWS.COM, BUKITTINGGI – Pernyataan sikap Forum Dekan Fakultas Hukum (FDFH) dan ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia terhadap gagasan menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)/Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) dan amandemen terbatas UUD 1945.
“Kami melihat bahwa saat ini terus bergulir pembahasan Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara terbatas yang dilakukan di berbagai tempat oleh parlemen,” ujar Sekretaris forum Dekan FH PTM, Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H, Kamis (20/1/2022).
Muhajir lebih lanjut menjelaskan, pihaknya merasa bahwa Amandemen UUD 1945 jadi penting untuk dibuka sehingga menjadi wacana publik.
“Kita berharap masyarakat bisa mengetahui suatu hal penting yang sedang terjadi,” jelas Sekretaris forum Dekan FH PTM itu.
Ia menambahkan, sementara banyak orang yang tidak tahu, bahwa sekarang ini sedang berproses akan dilakukannya amandemen UUD 1945.
“Kita khawatir GBHN/PPHN sebagai gerbang pintu masuk dari kepentingan-kepentingan yang lain,” imbuh Muhajir.
Jadi isu GBHN/PPHN itu tidak berdiri sendiri, tetapi ketika GBHN/PPHN di Amandemen dengan maksud untuk memunculkan GBHN/PPHN dalam UUD, itu membuka peluang untuk merubah berbagai pasal yang ada dalam konstitusi.
“Kami khawatir bahwa, ini hanya sekedar entripoin saja, dalam rangka untuk merubah beberapa pasal krusial misalnya, terkait dengan jabatan presiden,” tuturnya.
“Kemudian terkait dalam kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden yang mungkin Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dipilih oleh rakyat,” ulas Muhajir lebih lanjut.
Pihaknya berharap apa yang yang dibahas hari ini didengar oleh wakil rakyat kita.
“Kami disini bagian dari rakyat Indonesia menyuarakan untuk saat ini proses perubahan konstitusi tolong dihentikan terlebih dahulu, sampai kita betul-betul dalam kondisi yang kondusif, kita bicarakan bersama dan ajalah kami berdialog,” tutup Muhajir mengakhiri.
