MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Kabar menggembirakan datang dari ranah Minang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akhirnya gerak cepat membenahi tata kelola BBM subsidi yang selama ini sering bocor. Dalam rapat koordinasi panas yang digelar di Auditorium Gubernuran, Kamis (4/6) lalu, diputuskan enam senjata pamungkas untuk memastikan solar dan pertalite tepat sasaran. Tak tanggung-tanggung, personel TNI/Polri pun akan diterjunkan langsung ke setiap SPBU!
Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Herianto, dengan tegas mengumumkan bahwa rekomendasi ini adalah buah kesepakatan bulat antara Forkopimda, Pertamina, Hiswana Migas, dan seluruh pemangku kepentingan. “Hak masyarakat yang berhak harus terpenuhi, tidak ada celah untuk oknum nakal!” ujarnya di Padang, Senin (8/6/2026).
Lantas, apa saja sih enam rekomendasi strategis yang bikin hati masyarakat lega ini?
Pertama, seluruh SPBU wajib hukumnya mengecek STNK kendaraan dan mencocokkan QR Code dengan nomor polisi. Kedua, nomor polisi juga harus dicatat dalam setiap transaksi sebagai alat pengawasan tambahan. Tapi yang paling bikin bergidik para penimbun adalah poin ketiga: satu personel TNI atau Polri akan berjaga di setiap SPBU dengan biaya ditanggung pengelola SPBU. Bayangkan, beli bensin saja kini diawai langsung aparat bersenjata!
Tak berhenti di situ, poin keempat membuka akses data pengguna BBM subsidi kepada pemerintah daerah untuk pengawasan lebih tajam. Poin kelima bahkan lebih ngeri: kendaraan yang macet bayar pajak bakal diblokir akses BBM subsidinya!
Puncaknya, rekomendasi keenam mengusulkan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014. Isinya? Pembatasan pembelian Pertalite dan solar berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin, pelarangan untuk industri tambang dan CPO, hingga sistem distribusi tertutup dengan verifikasi ketat. Semua ini karena modus curang seperti tangki digembor, barcode bodong, hingga kendaraan modifikasi masih marak di lapangan.
Sebagai aksi nyata, Pemprov Sumbar bahkan sudah menyerahkan dokumen Instruksi Gubernur Nomor 1/INST-2026 kepada seluruh bupati dan wali kota. “Distribusi BBM subsidi akan lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan. Masyarakat yang benar-benar butuh jangan sampai kehabisan!” tutup Helmi penuh optimisme.
Siap-siap, penyeleweng BBM di Sumbar kini dalam incaran! (*)
