MINANGKABAUNEWS.com, JAKARTA – Keputusan mengejutkan datang dari London. Inggris resmi menggambar ulang peta Timur Tengah dengan mencantumkan label “Negara Palestina” untuk pertama kalinya. Langkah berani ini diambil setelah PM Keir Starmer mengumumkan pengakuan resmi terhadap kenegaraan Palestina pada 21 September lalu.
Peta terbaru ini langsung muncul di seluruh platform resmi pemerintah Inggris—mulai dari situs Kementerian Luar Negeri, panduan perjalanan, hingga daftar kedutaan. Tak tanggung-tanggung, bahkan halaman Israel di situs yang sama ikut direvisi untuk mencerminkan perubahan kebijakan ini.
**Starmer Berani Ambil Risiko**
“Menghadapi meningkatnya kengerian di Timur Tengah, kami bertindak untuk menjaga peluang perdamaian dan solusi dua negara,” tegas Starmer saat mengumumkan keputusan kontroversial ini.
Keputusan Inggris ini bukan main-main. Negara yang dulunya menjajah Palestina kini justru jadi salah satu kekuatan besar pertama yang berani mengakui kedaulatan Palestina di tengah konflik Gaza yang makin memanas.
**Domino Eropa Mulai Jatuh**
Inggris kini bergabung dengan Kanada dan Australia dalam barisan pengakuan Palestina. Sebelumnya, Spanyol, Irlandia, dan Norwegia sudah lebih dulu melangkah pada awal 2025.
Yang bikin menarik: para diplomat memprediksi akan ada efek domino di Uni Eropa. Belgia sudah menyusul dengan Menteri Luar Negeri Maxime Prévot bahkan memperingatkan kemungkinan sanksi terhadap Israel.
Arab Saudi dan Prancis pun tak mau ketinggalan, mereka sedang mempersiapkan konferensi khusus solusi dua negara di Majelis Umum PBB.
**Washington Masih Keras Kepala**
Tapi Amerika Serikat tetap ngotot menolak. Washington bersikeras status kenegaraan Palestina harus dicapai lewat perundingan langsung dengan Israel, bukan pengakuan sepihak seperti ini.
Sikap AS yang bertolak belakang dengan sekutu terdekatnya ini menunjukkan retaknya solidaritas Barat dalam isu Palestina-Israel.
**Lebih dari Sekadar Peta**
Perubahan peta ini bukan cuma formalitas. Ini manifestasi nyata pergeseran kebijakan Inggris yang bergerak dari retorika diplomatik menuju aksi konkret di seluruh lini pemerintahan.
Para analis menilai langkah Starmer ini berisiko tinggi secara politik domestik, mengingat lobby pro-Israel yang kuat di Parlemen Inggris. Tapi tekanan publik Inggris yang makin anti-war karena korban sipil di Gaza rupanya lebih kuat.
Pertanyaan besarnya: apakah pengakuan beruntun ini akan memaksa Israel ke meja perundingan, atau justru membuat mereka makin keras kepala?
