Jawaban Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Tanggapan Wali Kota Atas 2 Ranperda

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS.COM, PARIWARA DPRD KOTA BUKITTINGGI – Rapat Paripurna Jawaban fraksi-fraksi DPRD Kota Bukittinggi terhadap tanggapan wali kota atas rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang: Penyelenggaraan Pendidikan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum, berlangsung di Ruang sidang utama DPRD, Rabu (7/12/2022).

Suasana saat rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Kota Bukittinggi.

Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi Nur Hasra dalam sambutannya menyampaikan, ucapan selamat datang kepada Wali Kota Bukittinggi beserta seluruh jajarannya, unsur forkopimda dan para undangan yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti rapat paripurna kita pada hari ini, yakni jawaban fraksi-fraksi DPRD Kota Bukittinggi terhadap tanggapan wali kota atas rancangan peraturan daerah tentang:
Penyelenggaraan Pendidikan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Read More

Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi Nur Hasra saat membuka rapat paripurna.

“Marilah kita dengarkan bersama jawaban Fraksi-fraksi DPRD Kota Bukittinggi, melalui Juru bicara (Jubir) Fraksi masing-masing,” ucap Nur Hasra saat membuka rapat paripurna.

Jubir Fraksi Partai Gerindra Shabirin Rachmat membacakan, kami dari fraksi Partai Gerindra, pada kesempatan yang berbahagia ini, mengucapkan terimakasih kepada saudara pimpinan sidang, yang telah memberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban Fraksi kami.

Menurut kami ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah (Pemda) dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram.

Ia menjelaskan, ranperda ketentraman dan ketertiban umum merupakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, menciptakan kondisi dan keadaan yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum.

“Agar kepedulian masyarakat akan terciptanya ketenteraman dan ketertiban di daerah dapat kita tingkatkan, kita bersama-sama dapat melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, dilakukan dengan dukungan fasilitas dari pemerintah daerah dan berkoordinasi dengan instansi/OPD lainnya dengan menghadirkan masyarakat di suatu tempat pertemuan yang ditetapkan sebagai sasaran serta narasumber membahas arti pentingnya peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan produk hukum lainnya guna memelihara ketenteraman dan ketertiban umum,” jelas Shabirin.

Juru bicara Fraksi PKS Ibnu Asis mengungkapkan, setelah membaca, menelaah, dan menganalisa tanggapan wali kota terhadap kedua Ranperda tersebut diatas, ada yang ingin kami sampaikan pada jawaban Fraksi PKS pada kesempatan ini.

Pertama. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Pihaknya menyampaikan ucapan terimakasih kepada saudara Wali Kota Bukittinggi atas apresiasinya terhadap penyampaian rancangan Perda inisiatif DPRD Kota Bukittinggi tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

“Kami sangat sependapat dengan saudara wali kota, bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi individu supaya menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab,”  ungkap Ibnu Asis.

Sementara itu kata Ibnu Asis, pihaknya juga mendukung konsepsi dan pemahaman kita bahwa penyelenggaraan Pendidikan harus dilakukan secara partisipatif, berkeadilan, efektif, efisien dan berkualitas serta memperkuat nilai kearifan lokal.

“Secara spesifik, kami juga sangat sepaham dengan saudara wali kota bahwa kebijakan pendidikan nasional, seperti delapan standar nasional pendidikan wajib menjadi pedoman taktis dan teknis dalam perumusan dan penyusunan substansi materi rancangan Perda ini,” tuturnya.

Pihaknya berharap ke depan, Perda ini menjadi landasan hukum dan aplikatif bagi penyelenggaraan pendidikan di Kota Sanjai ini, kemudian dapat diukur dan dipastikan bahwa pendidikan di Kota Bukittinggi ini dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, akuntabel dan penuh berkah.

Kedua. Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pihaknya sangat setuju dengan pernyataan saudara wali kota, bahwa terkait dengan otonomi daerah, maka kewajiban penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum menjadi kewajiban pemerintah daerah (Pemda) dalam rangka melindungi keamanan dan kenyamanan masyarakatnya.

“Kami juga mendukung pendapat saudara wali kota bahwa penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan di daerah dapat berjalan baik dan lancar apabila ketenteraman dan ketertiban umum terjaga. Yaitu suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang dinamis sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tenteram, tertib dan teratur,” bebernya.

Fraksi PKS sangat sepaham dengan pendapat saudara wali kota, bahwa upaya untuk mencapai kondisi yang tenteram dan tertib bukan semata mata menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi justru diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum tersebut.

Untuk itu, menjadi sebuah keharusan bahwa pemda dan DPRD segera duduk bersama merumuskan langkah- langkah konkret, terencana, terarah dan terpadu sebagai pedoman sekaligus barometer untuk mengajak dan meningkatkan kepedulian masyarakat akan terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Wisata yang kita cintai ini,” terang Ibnu Asis mengakhiri.

Jubir Fraksi Demokrat Erdison Nimli menanggapi jawaban ataupun penjelasan terhadap hal yang telah disampaikan oleh Wali Kota Bukittinggi.

Pertama. Fraksi Demokrat sangat mengapresiasi dan berterimakasih kepada Pemerintah daerah yang sangat mendukung dan sepakat untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Kedua. Fraksi Demokrat juga sepakat dan sependapat dengan pemerintah daerah, bahwa pendidikan adalah proses pembelajaran sebagai upaya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik dengan interaksi yang menghasilkan pengalaman belajar yang menjadi sarana dalam upaya mewujudkan masyarakat adil makmur dan sejahtera yang dijamin pemenuhannya secara merata oleh pemerintah, serta dengan tetap memperhatikan standar nasional pendidikan yang meliputi standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan.

Sesuai dengan semangat otonomi daerah, juga perlu diakomodir dengan sebaik-baiknya kearifan lokal, falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK). Sehingga akan tercipta pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berbasiskan Akidah.

Ketiga. Demikian juga dengan Ranperda Ketentraman dan Ketertiban Umum, pihaknya sepakat dan sependapat dengan pemda, dimana penyelenggaraan pemerintah secara umum dan pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terjaga ketenteraman dan ketertiban, yaitu suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang harmonis dan dinamis sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tenteram, tertib, dan teratur.

“Kondisi ini dapat tercapai, sebagaimana kita pahami bersama, salah satunya terkait dengan kewenangan Pol PP sebagai perangkat daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan Penyelenggara ketertiban umum di daerah, namun tentunya diharapkan adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Stakeholder yang ada, baik secara formal maupun informal, seperti niniak mamak, alim ulama, tokoh masyarakat, paguyuban serta organisasi masyarakat lainnya, sehingga ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Bukittinggi dapat tercapai dengan baik,” jelas Erdison Nimli.

Pihaknya berharap pemerintah bersama DPRD dapat membahas dan menyempurnakan Ranperda tersebut secara lebih akurat dan cermat.

“Ini tentunya dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemitraan dan tanggungjawab bersama dalam mengemban amanat rakyat, sehingga kewajiban mulia ini dapat kita selesaikan secara tepat waktu dan sesuai harapan kita bersama,” pungkasnya.

Kemudian, jubir Fraksi Amanat Nasional Pembangunan Irman dan Jubir Fraksi Partai Golkar Jon Edwar pada prinsipnya pihaknya sependapat dengan saudara wali kota.

Terakhir, jubir Fraksi Nasdem PKB Zulhamdi Nova Candra, menanggapi dua hal yang menjadi pertanyaan saudara wali kota dan bagaimana pendapat DPRD:

Pertama. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, agar pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, untuk itu kebijakan nasional bidang pendidikan wajib menjadi pedoman, kiranya dalam penyusunan ranperda ini sudah mempedomani kebijakan nasional di bidang pendidikan.

Jawab:
Secara umum Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan yang lebih baru di antaranya UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berkaitan dengan kebijakan nasional bidang pendidikan yang sudah diatur dengan regulasi di Kementerian Pendidikan, Insyaallah sudah dijadikan pedoman dalam penyusunan Ranperda ini.

“Namun tak ada gading yang tak retak, andaikata dalam penyusunan ini, ada kebijakan yang belum terakomodir, besar harapan kami Fraksi Nasdem PKB dalam pembahasan ini, Pemerintah Daerah dan DPRD sudilah kiranya bersama sama untuk menyempurnakan,” ungkap Zulhamdi.

Kedua. Ranperda tentang ketentraman dan ketertiban umum, mohon pendapat Dewan yang terhormat, terkait langkah-langkah yang harus kita lakukan bersama agar kepedulian masyarakat akan terciptanya ketenteraman dan ketertiban di daerah dapat kita tingkatkan.

Jawab:
Langkah-langkah yang harus kita lakukan bersama agar kepedulian masyarakat akan terciptanya ketenteraman dan ketertiban bisa kita tingkatkan adalah dengan cara penegakan Perda yang konsisten dan berkeadilan.

Diantaranya meningkatkan patroli keamanan di objek vital dan mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) melalui ronda di wilayah masing-masing, mengaktifkan wajib lapor bagi tamu, melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Forkopimda, menjaga toleransi, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/3037/SJ yang dikeluarkan pada 17 Mei 2018 tentang peningkatan kesiapsiagaan dan keterlibatan pemerintah daerah dalam mengantisipasi gangguan ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat.

“Kami menyadari, bahwa sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan khilaf serta kekurangan dan keterbatasan, maka kalau dalam penyampaian kami ini ada yang kurang pada tempatnya dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf yang sebesar- besarnya,” tutup Zulhamdi Nova Candra. (*)

Related posts