MINANGKABAUNEWS.com, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengumumkan peluncuran program Kartu Usaha, inisiatif baru yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM.
Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Maman menjelaskan bahwa program ini merupakan amanah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mendukung pemberdayaan ekonomi pelaku usaha mikro dan tenaga kerja.
Dua Jenis Kartu Usaha
Program ini dibagi menjadi dua jenis:
1. Kartu Usaha Afirmatif, diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan, dengan kuota 10.000 kartu.
2. Kartu Usaha Produktif, ditujukan untuk memperkuat kelas menengah, dengan alokasi 15.200 kartu.
Selain pelatihan, penerima kartu akan mendapatkan akses permodalan yang sesuai kebutuhan bisnis, serta dukungan pengurusan legalitas seperti sertifikasi dan perizinan.
Integrasi Digital melalui Platform “Sapa UMKM”
Kartu Usaha ini juga akan terintegrasi dengan platform digital Sapa UMKM, yang sedang dikembangkan oleh Kementerian UMKM. Platform ini akan memudahkan pengumpulan data, pemantauan, dan evaluasi program secara efektif.
“Program ini adalah kolaborasi antara Kementerian UMKM dan Bappenas yang bertujuan memperkuat pelaku usaha kecil agar lebih mandiri dan berdaya saing,” ujar Maman.
Program Strategis 2025
Selain Kartu Usaha, Kementerian UMKM telah menyiapkan beberapa program prioritas untuk 2025, antara lain:
Pengembangan aplikasi “Sapa UMKM” sebagai pusat integrasi program.
Transformasi usaha mikro dari sektor informal ke formal.
Redesign Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-UMKM).
Layanan rumah kemasan untuk mendukung daya saing produk.
Pelibatan UMKM dalam program makan bergizi gratis.
Fasilitasi kemitraan, penguatan rantai pasok, dan perluasan pasar.
Kementerian juga menargetkan pengembangan akses pembiayaan, pendataan lengkap UMKM, inkubasi usaha, hingga layanan konsultasi dan pendampingan bisnis.
Tambahan Anggaran untuk Realisasi Program
Dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp463,85 miliar, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan Rp1,23 triliun sehingga total anggaran 2025 menjadi Rp1,69 triliun untuk mendukung keberhasilan program-program strategis ini. (ANTARA)
