MINANGKABAUNEWS.com, JAKARTA – Wakil Ketua LHKI PP Muhammadiyah Yasmi Ardiyansyah melontarkan kritik pedas terhadap pengakuan negara-negara Barat atas Palestina. Menurutnya, langkah Inggris dan Perancis yang baru mengakui Palestina di Sidang Umum PBB 23-24 September lalu adalah “historis tapi sangat terlambat.”
“Kalau PBB sudah bikin Rencana Partisi sejak 1947, harusnya dari situ Palestina dan Israel sudah diakui banyak negara. Ini udah telat 78 tahun!” tegas Yasmi dalam keterangannya, Rabu (24/9).
Yang bikin Yasmi kesal: pengakuan baru datang setelah lebih dari 65 ribu warga Gaza tewas dalam dua tahun terakhir, mayoritas perempuan dan anak-anak. Tekanan publik internasional yang meningkat drastis rupanya jadi pemicu utama perubahan sikap negara-negara Barat ini.
“Sampai Kiamat Pun Palestina Tak Akan Menang”
Meski kini sekitar 150 negara sudah mengakui Palestina, Yasmi pesimis kondisi di Gaza bakal membaik. “Jawabannya jelas, itu utopia. Genosida dan kelaparan di Gaza akan terus berlangsung,” katanya blak-blakan.
Alasannya sederhana: ketimpangan dukungan yang mencolok. Sementara Palestina cuma dapat dukungan retorika dan diplomatik, Israel kebanjiran bantuan nyata dari Amerika Serikat—mulai ekonomi, politik, diplomatik, sampai militer. Belum lagi dukungan dari sekutu AS seperti Inggris, Perancis, dan Jerman.
“Secara hitungan matematis, sampai kiamat pun Palestina tidak akan menang,” ujar Yasmi dengan nada pesimis.
Solusi Multifaktor: Dari Boikot Sampai Senjata
Tapi Yasmi tak lantas menyerah. Dia mengusulkan pendekatan multifaktor untuk menekan Israel. Pertama, boikot massal produk-produk strategis Israel. Kedua, penurunan status diplomatik hingga pemutusan hubungan diplomatik total.
Yang ketiga, dukungan masyarakat sipil. Yasmi menilai aksi seperti Global Sumud Flotilla dan demonstrasi masif pro-Palestina di berbagai negara jauh lebih bermakna ketimbang pidato-pidato kosong di forum internasional.
“Dukungan masyarakat sipil terasa jauh lebih nyata dibanding pidato-pidato di panggung dunia yang hanya mengecam tapi miskin daya,” sindirnya.
Opsi Terakhir: Perlawanan Bersenjata
Yang paling kontroversial dari pernyataan Yasmi adalah soal opsi militer. Menurutnya, penguatan pasukan tempur yang bisa menandingi Israel Defense Force (IDF) jadi syarat mutlak kemerdekaan Palestina.
“Sejarah menunjukkan, kemerdekaan suatu bangsa umumnya diraih dengan perlawanan senjata. Negosiasi perdamaian lebih sebagai penyerta,” tegasnya.
Jika semua upaya diplomasi dan ekonomi gagal, perlawanan bersenjata rakyat Palestina—terutama di Gaza—dianggap sebagai jalan terakhir.
Pernyataan keras Yasmi ini mencerminkan frustrasi banyak kalangan yang melihat jalan damai tak kunjung membuahkan hasil. Tapi pertanyaannya: apakah retorika keras seperti ini akan membantu atau justru memperkeruh situasi?
