MINANGKABAUNEWS.com, PARIWARA — Setelah banjir bandang menerjang, warga di sejumlah wilayah Kota Padang kini harus berjuang mendapatkan air bersih. Menanggapi krisis yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak ini, Ketua dan Komisi II DPRD Kota Padang turun langsung meninjau pusat pengambilan air baku (intake) milik Perumda Air Minum (AM) Padang.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari rapat kerja yang telah digelar sebelumnya, sebagai bentuk pengawasan dan upaya mencari solusi konkret. Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, dan Ketua Komisi II, Rachmad Wijaya, menekankan bahwa pemulihan pasokan air harus dilakukan dengan cepat dan terukur.
“Kondisi ini sudah darurat bagi warga. Gangguan akibat banjir menyebabkan 15 instalasi intake kami terganggu, terutama di wilayah utara Kota Padang,” tegas Muharlion pada Selasa (2/12/2025).
Ia memaparkan fakta yang mencengangkan: dari tujuh intake di wilayah utara yang biasanya mampu menghasilkan 800 liter air per detik, kini hanya tersisa 210 liter per detik yang beroperasi. Artinya, terjadi defisit pasokan hampir 600 liter per detik.
Rachmad Wijaya dari Komisi II menyoroti kerusakan parah pada tiga unit pompa di Intake Latung, yang sebelumnya menjadi penopang utama pasokan air wilayah utara.
“Pompa pengganti sudah dipesan, tetapi waktu tunggu dua bulan terlalu lama bagi warga yang sedang kesulitan,” ujarnya.
Menghadapi situasi genting ini, DPRD mendorong percepatan pemulihan dengan dua strategi utama: jangka pendek dan jangka menengah. Untuk solusi segera, DPRD meminta Perumda AM memaksimalkan intake yang masih bisa direkayasa, seperti Intake Palukahan, yang ditargetkan dapat menambah pasokan darurat sekitar 250 liter per detik.
Langkah lebih mendesak lainnya adalah mencari pompa pinjaman. DPRD mendorong Perumda AM untuk segera berkoordinasi dengan daerah lain seperti Bekasi, Tangerang, Medan, atau Bogor untuk meminjam atau menyewa pompa sementara. “Ini harus segera diupayakan demi kepentingan masyarakat,” tegas Muharlion.
Sambil menunggu perbaikan infrastruktur, DPRD juga meminta Perumda AM untuk menerapkan sistem distribusi air bergilir yang terjadwal. Dengan pola ini, diharapkan warga di wilayah terdampak bisa mendapatkan pasokan air bersih minimal dua hari sekali dan dapat mempersiapkan penampungan dengan lebih baik.
DPRD Kota Padang berkomitmen penuh untuk terus mengawal proses pemulihan ini. Mereka akan menurunkan tim khusus ke lapangan untuk memastikan setiap langkah perbaikan berjalan sesuai rencana. Krisis air bersih pascabanjir ini menjadi ujian besar bagi pemerintah kota dan BUMD untuk segera mengembalikan hak dasar warga akan air bersih.
