MINANGKABAUNEWS.COM,PADANG — Wali Kota Hendri Arnis, meneguhkan komitmen Pemerintah Kota Padang Panjang dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan bersama perbaikan tata kelola perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Penandatanganan komitmen tersebut dilakukan bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol. Ahmad Wiyagus, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Gubernur Sumatera Barat, ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Barat, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat.
Kegiatan tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pencegahan Korupsi di Sumatera Barat, di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat, Kamis (8/10/2026).
Wamendagri Ahmad Wiyagus menekankan pentingnya penguatan integritas dan komitmen pencegahan korupsi dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik harus dibangun melalui sistem yang transparan dan akuntabel, serta didukung aparatur yang memiliki integritas.
“Penguatan integritas ini perlu kita terapkan sejak tahap perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Langkah tersebut penting untuk menutup ruang terjadinya penyimpangan sekaligus memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan materi bertajuk “Menjaga Marwah, Menguatkan Amanah: Kepemimpinan Berintegritas dalam Tata Kelola Sumbar.”
Setyo menekankan, integritas merupakan fondasi utama dalam menjalankan amanah kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan. Jabatan publik, menurutnya, bukan sekadar kewenangan, melainkan amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami mengingatkan para kepala daerah dan jajaran penyelenggara pemerintahan agar senantiasa menjaga marwah jabatan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam setiap pengambilan keputusan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya integritas dalam seluruh tahapan tata kelola pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program hingga pengadaan barang dan jasa. Setiap tahapan harus dikelola secara transparan dan akuntabel guna mencegah penyimpangan serta memastikan anggaran daerah memberikan manfaat bagi masyarakat.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan, rapat koordinasi tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Daerah se-Sumatera Barat untuk memperkuat sinergi dan menyatukan langkah dalam membangun sistem pemerintahan yang semakin tertib, transparan, serta berorientasi pada pencegahan korupsi.
“Kami siap berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan pada aspek perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Penguatan tata kelola pada sektor-sektor tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran pemerintah berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wako Hendri Arnis menegaskan, pencegahan korupsi membutuhkan keterlibatan dan komitmen seluruh unsur pemerintahan. Upaya tersebut tidak cukup hanya melalui pengawasan, tetapi juga harus diwujudkan dengan memastikan setiap proses pemerintahan berjalan berdasarkan aturan, sistem, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Penandatanganan komitmen bersama ini sekaligus menjadi penegasan bahwa upaya pencegahan korupsi membutuhkan konsistensi, kolaborasi, dan tanggung jawab bersama, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Hendri, sinergi antara Pemerintah Daerah, DPRD, KPK, BPKP, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi bagian penting dalam memperkuat langkah konkret menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Komitmen tersebut diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan, tetapi dapat diterapkan secara konsisten dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan di Kota Padang Panjang, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran daerah. (Edi Fatra/cg).
