Oleh: Advokat Buya Ki Jal Atri Tanjung Rajo Amat Mudo

Kita memang sudah merdeka.
Bendera Belanda turun sejak 1945. Tentara Jepang angkat kaki. Di setiap tanggal 17 Agustus, kita semua berdiri tegak menyanyikan Indonesia Raya—bangga, syukur, bahkan mungkin sedikit haru.

Tapi setelah 81 tahun, ada satu pertanyaan yang mulai terasa mengganggu: kenapa rasanya kita belum sepenuhnya “merdeka”?

Bukan dalam arti politik. Kita punya presiden, parlemen, dan tentara sendiri. Tapi dalam arti yang lebih dalam, “merdeka” yang dirasakan kadang terasa seperti hadiah setengah jadi: kita punya kotaknya, tapi isinya belum sepenuhnya milik kita.

Dulu penjajah datang membawa kapal, meriam, dan rantai. Sekarang mereka datang membawa dokumen kerja sama, istilah-istilah ekonomi rumit, dan senyum ramah di ruang rapat.

Dulu kita dipaksa menyerahkan hasil bumi. Sekarang kita justru sukarela mengirimnya dalam jumlah besar—nikel, sawit, batu bara—dalam bentuk mentah, tanpa nilai tambah.

Di sinilah perangkap halus yang sering tak kita sadari.

Kita menggali nikel dari tanah sendiri. Harga jual bijih mentah hanya sekitar Rp3-5 juta per ton. Tapi ketika kita membeli kembali produk turunannya—baterai lithium, misalnya—harganya bisa melonjak hingga Rp250-350 juta per ton.

Selisih 100 kali lipat. Ke mana perginya selisih itu?

Bukan ke kantong petani atau buruh tambang. Bukan juga ke kas negara. Tapi ke pabrik-pabrik di negeri lain yang “hanya” mengolah apa yang kita gali sendiri.

Kita masih jadi pemasok bahan baku, sementara mereka jadi pemilik teknologi. Kita punya ladangnya, mereka punya pangannya.

Ini bukan kolonialisme dengan seragam militer. Ini kolonialisme ekonomi: halus, sistematis, dan membuat kita kecanduan.

Ada lagi yang lebih mengkhawatirkan: kita mulai kehilangan cara berpikir dan merasa.

Coba perhatikan anak-anak kita. Mereka lebih hafal nama-nama brand luar daripada nama pahlawan lokal. Mereka bisa menyebut “skincare” dengan fasih, tapi lupa bahwa nenek moyang kita punya lulur dan jamu yang ribuan tahun terbukti.

Dunia pendidikan kita juga tak lepas dari ini. Kurikulum sejarah memberi porsi 10 bab untuk Eropa, tapi hanya 1 bab untuk Majapahit dan Sriwijaya. Kita diajari mengagumi peradaban orang lain, tapi lupa bahwa peradaban kita sendiri pernah membuat dunia terpukau.

Bahkan dunia akademis kita—yang seharusnya menjadi benteng kemandirian berpikir—masih terjebak. Penelitian dianggap “ilmiah” hanya jika terbit di jurnal internasional. Jika publikasinya dalam bahasa Indonesia atau menggunakan pendekatan lokal, seakan nilainya dianggap “kurang”.

Tan Malaka pernah menulis bahwa bangsa besar adalah bangsa yang menghargai jasanya sendiri. Tapi hari ini, kita lebih mengenal Elon Musk daripada pencipta mesin tik bahasa Indonesia.

Ini bukan sekadar nostalgia. Ini persoalan percaya diri—atau hilangnya.

Sekarang lihat layar ponsel yang kau pegang.

Setiap hari, kau membuka media sosial. Scroll berita. Belanja online. Naik ojek online. Kirim pesan. Dan dari semua itu, ada jejak digital yang tak terlihat tapi sangat berharga.

280 juta data penduduk Indonesia—KTP, NPWP, lokasi, kebiasaan belanja, bahkan percakapan pribadi—tersimpan di server asing. Di negara yang tak pernah mendeklarasikan perang pada kita.

Data, kata para ahli, adalah minyak baru abad ini. Kita yang menghasilkan, mereka yang mengolah. Dan seperti minyak mentah dulu, kita menjualnya tanpa nilai tambah.

Pernahkah kau menyadari bahwa apa yang muncul di FYP TikTok, di timeline Facebook, atau rekomendasi YouTube bukanlah “kebetulan”? Itu dibentuk. Ia menentukan apa yang kita sukai, apa yang membuat kita marah, bahkan bagaimana kita memandang dunia.

UMKM kita bayar “pajak” ke platform asing. Ojek online kita menjalani rutinitas yang diatur oleh aplikasi buatan asing. Kita seperti memiliki “Kantor Gubernur Jenderal” di saku.

Tapi tak ada yang protes. Karena ini terasa sukarela dan nyaman.

Ini jebakan bukan karena kita dipaksa. Justru karena kita suka. Karena terlihat seperti kerja sama setara. Karena ada untung di permukaan.

Elite mendapat proyek, perusahaan asing mendapat pasar, rakyat mendapat barang murah. Tampaknya semua menang.

Tapi siapakah yang benar-benar mengendalikan aturan main? Siapa yang menguasai teknologi inti? Siapa yang memegang data? Siapa yang menentukan harga?

Selama jawabannya masih “bukan kita”, maka kita belum sepenuhnya merdeka.

Ini jebakan halus yang membuat kita merasa nyaman di dalam jerat. Kita diajak “kerja sama” dan “investasi”, padahal kita perlahan kehilangan kedaulatan.

Tapi kabar baiknya: Indonesia telah dewasa. 81 tahun adalah usia di mana seseorang diharapkan bijak dan mandiri. Begitu pula bangsa.

Jalan keluarnya bukan dengan mengusir asing atau menutup diri. Itu tak mungkin dan tak bijak.

Tapi kita bisa memainkan ulang aturan mainnya.
Kita sudah mulai melarang ekspor bijih mentah. Itu langkah pertama. Kini saatnya memaksa alih teknologi. Bukan sekadar bekerja sama, tapi memastikan keahlian dan pengetahuan pindah ke tangan anak bangsa.

Kita harus berani mendanai riset untuk persoalan kita sendiri. Bukan riset untuk memenuhi kuota internasional, tapi riset yang menjawab: bagaimana kita bisa berdaulat pangan, berdaulat energi, berdaulat maritim?

Kita harus mulai menghargai cara berpikir dan pengetahuan kita sendiri. Kearifan lokal bukanlah “tradisional” yang kuno, tapi sistem pengetahuan yang telah teruji waktu. Universitas harus mengajarkannya dengan serius. Peneliti lokal harus dihargai setara.

Di ranah digital, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus ditegakkan. Data rakyat harus aman di dalam negeri. Kita butuh “Cloud Indonesia”, platform digital yang dikelola oleh kita sendiri, untuk kepentingan kita sendiri.

Bukan berarti kita antiasing. Kita hanya ingin setara. Kita ingin kerja sama, tapi dengan syarat yang adil.

Soekarno dulu berani berteriak “Go to Hell with your aid!” kepada kekuatan besar. Kita di 2026 tak perlu teriak. Cukup bilang dengan tenang dan percaya diri:

“Kita mau kerja sama. Tapi kita juga mau dihargai. Kita mau bermitra, tapi kita pun martabat.”

81 tahun adalah waktu yang panjang untuk sebuah bangsa belajar. Kita sudah lewat masa kanak-kanak kemerdekaan. Kini kita harus menjadi dewasa.

Merdeka tak lagi berarti mengibarkan bendara dan menyanyikan lagu kebangsaan. Itu sudah kita lakukan dengan baik.

Merdeka sekarang adalah soal:
· Beranikah kita menghentikan kebiasaan mengekspor kekayaan alam tanpa nilai tambah?
· Beranikah kita menolak menjadi konsumen teknologi orang lain, dan mulai mencipta?
· Beranikah kita bangga dengan pengetahuan dan cara berpikir sendiri?
· Beranikah kita menegaskan bahwa Indonesia bukan pasar dan kebun, tapi juga pabrik dan laboratorium?

Musuh tidak lagi datang dari laut dengan kapal perang. Ia datang lewat halaman perjanjian dagang, lewat aplikasi di genggaman, lewat cara kita berpikir bahwa “luar negeri lebih baik”.

Kemerdekaan pertama kita raih dengan bambu runcing. Kemerdekaan kedua harus kita raih dengan akal sehat, riset, data, dan keberanian politik.

Karena Indonesia tak pantas menjadi anak buah dari bangsanya sendiri.
Kita tak butuh dikasihani. Kita butuh dihargai.
Kita butuh merdeka.
Betul-betul merdeka.
MERDEKA!