MINANGKABAUNEWS.com, PARIWARA DPRD PADANG — Suasana khidmat sekaligus penuh semangat menyelimuti ruang sidang utama DPRD Kota Padang, Sabtu pagi, 6 Juni 2026. Paripurna istimewa digelar dengan tiga agenda penting: penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025, penetapan pokok-pokok pikiran anggota DPRD, serta penandatanganan nota kesepahaman antara DPRD dan Kejaksaan Negeri Padang.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, yang memimpin rapat didampingi para wakil ketua dan sekretaris dewan, langsung menyambut hangat penyampaian Ranperda dari Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir. Tanpa menunggu lama, Muharlion mengumumkan bahwa DPRD akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Ranperda tersebut bersama organisasi perangkat daerah terkait.
“Kita akan bahas Ranperda ini bersama OPD terkait, semoga dapat ditetapkan menjadi Perda sesuai jadwal yang ditetapkan,” ujar Muharlion penuh optimisme.
Namun, yang benar-benar membuat ruangan bergemuruh adalah pengumuman dari Maigus Nasir mewakili Wali Kota Padang. Dengan bangga ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Padang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumatera Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Ini adalah pencapaian spektakuler: WTP ke-13 kalinya bagi Pemko Padang, sekaligus ke-12 secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014. Sebuah rekor konsistensi yang membuktikan komitmen kuat antara eksekutif dan legislatif dalam mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan.
“Raihan WTP ini tidak lepas dari komitmen dan kerja sama antara Pemko dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan,” tegas Maigus Nasir.
Dan kabar baik tidak berhenti di situ. Dalam laporan realisasi APBD 2025, pendapatan daerah tercatat nyaris sempurna, mencapai Rp2,85 triliun atau 99,15 persen dari target Rp2,88 triliun. Lebih menggembirakan lagi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru melesat melampaui target: terealisasi Rp924,53 miliar atau 102,99 persen dari target Rp897,69 miliar.
“Pemko Padang berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Kami berharap Ranperda ini dapat dibahas dan diproses DPRD sesuai ketentuan, sehingga bisa ditetapkan menjadi Perda tepat waktu,” pungkas Maigus Nasir.
Dengan semangat “Padang Amanah”, kota ini kembali membuktikan bahwa sinergi dan integritas mampu menghasilkan prestasi beruntun yang membanggakan seluruh masyarakat Sumatera Barat.
