MINANGKABAUNEWS.com, PARIWARA DPRD PADANG — Hening sejenak setelah hiruk-pikuk sidang berakhir. Namun, bukan berarti para wakil rakyat beristirahat. Tepat di awal Mei 2026, empat pimpinan DPRD Kota Padang justru tancap gas turun ke tengah masyarakat. Ya, reses masa sidang III tahun 2026 resmi digelar dari 1 hingga 5 Mei, dan ini bukan sekadar libur panjang para dewan.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Padang menegaskan, reses adalah kewajiban konstitusional. “Ini menjemput suara rakyat, bukan cuti,” tegasnya. Dan nyatanya, suara itu benar-benar mengalir deras.
Ketua DPRD: Dadok Tunggul Hitam Banjir Darurat
Di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Senin (4/5/2026), Ketua DPRD Padang H. Muharlion, S.Pd., hampir kewalahan menampung curhatan warga. Isu pertama yang meledak: banjir darurat. “Ini sudah langganan, setiap hujan besar, rumah kami terendam,” teriak seorang warga.
Tak hanya itu, akses jalan utama yang hanya mengandalkan Jalan DPR selama ini membuat kemacetan tak terhindarkan. Warga mendesak pembangunan jalan alternatif, termasuk Jalan Heler yang menghubungkan hingga Aia Pacah Bypass. “Jalannya sudah krodit (rusak). Jembatan juga perlu dibangun. Kalau macet, kami terisolasi,” ujar Muharlion menirukan keluhan warga.
Aspirasi lain yang tak kalah mendesak: jalan lingkungan yang belum di beton, drainase tersumbat, gerakan pemberdayaan wanita (KWT), hingga PAUD Integrasi yang masih belum punya gedung sendiri. Muharlion pun berjanji, sebagian sudah masuk APBD 2026 dan 2027, sisanya akan diperjuangkan di APBD perubahan.
Wakil Ketua I: Jalan Berlubang & Gelap Gulita di Lubuk Begalung
Sementara itu, di Mushalla Nurul Yaqin, Kelurahan Tanjung Saba, Kecamatan Lubuk Begalung, Wakil Ketua I DPRD Padang, Jupri, S.AP., juga mendapat “badai aspirasi”. Warga kompak menyoroti jalan RW II yang berlubang di mana-mana. Belum lagi drainase yang mampet, sehingga luapan air hujan langsung jadi banjir bandang lokal.
Yang paling membuat warga merinding adalah matinya puluhan titik penerangan jalan umum (PJU) di sepanjang jalan tersebut. “Malam-malaman gelap total, rawan pencurian dan kecelakaan, Pak. Kami minta lampu jalan segera dinyalakan lagi,” pinta warga dengan nada cemas. Jupri pun mengangguk, memastikan akan segera memperjuangkannya.
Wakil Ketua II: Atap Masjid Ambrol Terancam Hujan
Di hari yang berbeda, Minggu (3/5/2026), suasana gotong royong terasa di Kelurahan Pasa Gadang, Padang Selatan. Wakil Ketua II DPRD, Osman Ayub, tak hanya menyerap aspirasi, tapi langsung meninjau pembangunan renovasi Pondok Tahfiz Masjid Raya Pasa Gadang.
Namun, di sela-sela gotong royong, pengurus masjid menyampaikan masalah baru. Atap kanopi yang menghubungkan tangga bawah ke teras lantai II masjid belum terpasang. “Jika dibiarkan, tangga dan teras akan hancur tergerus hujan, Pak,” ujar pengurus. Osman Ayub langsung sigap. “Segera buat proposal, nanti kita perjuangkan lewat pokok pikiran (pokir) di APBD perubahan 2026 atau 2027.”
Yang menarik, di momen yang sama, Osman juga membawa kabar baik. Bantuan renovasi Pondok Tahfiz sebesar Rp20 juta yang sebelumnya dijanjikan saat Ramadhan, kini sudah cair dan langsung digunakan untuk pembangunan. “Ini bukti nyata, aspirasi tidak hanya didengar, tapi dicarikan solusi,” tegasnya.
Wakil Ketua III: Mengabdi di Sekolah Tercinta SMAN 5 Padang
Tak kalah mengharukan, Wakil Ketua III DPRD, Mastilizal Aye, S.H., memilih lokasi reses yang penuh kenangan: SMAN 5 Padang, Minggu (3/5/2026). Bukan sekadar tugas konstitusional, kedatangannya terasa seperti anak pulang ke rumah. Suasana kekeluargaan menyelimuti dialog antara mantan siswa dengan para guru dan adik-adik kelasnya.
Di sini, Mastilizal membuka lebar ruang aspirasi. Para guru menyoroti sarana prasarana yang mulai usang dan program pendidikan yang harus adaptif dengan perkembangan zaman. “Pendidikan adalah kunci generasi unggul. Semua masukan ini akan saya bawa ke parlemen,” ucapnya dengan penuh semangat.
Dari Dadok Tunggul Hitam yang kebanjiran, Lubuk Begalung yang gelap gulita, Pasa Gadang yang gotong royong, hingga SMAN 5 yang penuh nostalgia—empat pimpinan DPRD Padang membawa pulang segudang janji. Masyarakat kini hanya bisa menanti: mana yang akan terwujud di APBD perubahan 2026, dan mana yang kembali menghiasi daftar aspirasi tahun depan?
