MINANGKABAUNEWS.COM, Padang – Aktivis perempuan Pesisir Selatan, Vega Handayani, turut menyoroti kegiatan studi banding sejumlah wali nagari ke wilayah Jawa Barat dan Bogor yang belakangan menjadi perhatian publik.
Ketua Umum Demisioner IMAPPKAP itu menilai, studi banding tidak bisa dijadikan solusi utama dalam mendorong kemajuan nagari apabila hanya sebatas peningkatan kapasitas tanpa implementasi nyata di lapangan.
Vega meminta Pemerintah Daerah lebih bijak dalam memberikan izin terhadap kegiatan tersebut, bahkan meminta evaluasi apabila kembali dilakukan dalam gelombang berikutnya.
Menurutnya, kegiatan studi banding berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran nagari, terutama jika dilakukan secara massal di tengah kondisi fiskal yang terbatas.
Ia mempertanyakan penggunaan dana nagari untuk kegiatan perjalanan dinas, sementara masih banyak persoalan mendasar di sejumlah nagari yang membutuhkan perhatian serius, seperti perbaikan jalan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan fasilitas umum lainnya.
“Jika anggaran nagari tersedia cukup besar untuk studi banding, kenapa tidak diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” ujarnya.
Selain itu, Vega juga menyoroti persoalan transparansi pengelolaan anggaran di sejumlah nagari di Pesisir Selatan. Ia meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap kinerja wali nagari agar berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa transparansi pengelolaan dana desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mewajibkan pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Vega juga menyinggung beberapa persoalan lain, mulai dari tidak dipasangnya papan informasi anggaran di nagari, jam kerja aparatur yang dinilai tidak disiplin, hingga pelaksanaan musrenbang yang dianggap belum berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi.
Di akhir pernyataannya, Vega mengajak pemuda, mahasiswa, dan organisasi masyarakat daerah di Pesisir Selatan untuk aktif mengawal jalannya pemerintahan nagari.
Ia meminta masyarakat tidak takut menyampaikan kritik ataupun laporan apabila menemukan dugaan penyimpangan, termasuk yang mengarah pada dugaan penyalahgunaan anggaran desa.(*)
