MINANGKABAUNEWS.COM,PADANG PANJANG — Pemerintah Kota Padang Panjang menyatakan dukungannya terhadap pembangunan Jalan Tol Padang–Bukittinggi sebagai upaya memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.
Sejalan dengan itu, Pemko mendorong agar proses perencanaan dan pengadaan tanah dilaksanakan melalui sosialisasi yang terbuka serta tetap memperhatikan hak-hak masyarakat yang terdampak.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Allex Saputra pada Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pihak yang Berhak Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang–Bukittinggi Seksi Sicincin–Bukittinggi yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, dan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II di Aula Balai Kota Padang Panjang, Jumat (5/6/2026).
Allex mengatakan pembangunan jalan tol merupakan kebutuhan guna mendukung kemajuan daerah. Karena itu, seluruh pihak terkait diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap dan mudah dipahami kepada masyarakat terkait tahapan yang akan dilalui.
Menurutnya, penjelasan perihal trase jalan tol, manfaat pembangunan, mekanisme pengadaan tanah, bentuk ganti kerugian, perlindungan hak masyarakat, hingga dampak sosial dan lingkungan perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh.
“Saya berharap kepada pihak perencana, pelaksana, maupun seluruh instansi terkait agar dapat memberikan penjelasan yang seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Informasi mengenai trase, manfaat pembangunan, mekanisme pengadaan tanah, bentuk ganti kerugian, perlindungan hak masyarakat, hingga dampak sosial dan lingkungan perlu disampaikan secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujarnya.
Allex menegaskan pembangunan ini harus berjalan lancar dengan tetap memperhatikan seluruh kepentingan yang ada. Tidak boleh ada pihak yang merasa diabaikan dan tidak boleh ada hak-hak masyarakat yang terabaikan. Seluruh proses, katanya, perlu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi rasa keadilan, serta memberikan kepastian kepada masyarakat yang terdampak.
Ia menambahkan, sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, ninik mamak, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting agar proses pembangunan dapat berjalan baik serta diterima oleh masyarakat.
“Apabila seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi, pembangunan Jalan Tol Padang–Bukittinggi akan menjadi tonggak penting bagi transformasi ekonomi Sumatera Barat dan memperkuat konektivitas nasional,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menyampaikan dukungannya terhadap pembangunan jalan tol yang dinilai dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Kehadiran jalan tol diharapkan mampu mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas, terutama dengan beralihnya kendaraan bertonase besar ke jalur tol.
Menurutnya, komunikasi yang baik kepada masyarakat menjadi hal penting agar tidak muncul perbedaan persepsi terkait rencana pembangunan tersebut.
Berbagai hak masyarakat, termasuk keberadaan rumah adat maupun pandam pakuburan, perlu dibahas secara cermat sehingga dapat ditemukan solusi terbaik yang dapat diterima semua pihak.
Pada kesempatan yang sama, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol 2.10, Wisnu Priambodo menjelaskan, rapat koordinasi tersebut bertujuan menghimpun berbagai masukan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta pihak terkait lainnya terhadap hasil survei dan rencana trase yang telah disusun.
Ia mengatakan, masukan yang berkembang dalam forum tersebut akan dihimpun dan diteruskan kepada pihak yang berwenang pada tingkat selanjutnya. Ini menjadi bahan pertimbangan dalam proses perencanaan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan sekaligus memperhatikan kepentingan masyarakat di wilayah terdampak.
“Kami ingin meminimalkan dampak terhadap masyarakat. Karena itu, masukan dari Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, dan unsur terkait lainnya sangat penting dalam proses perencanaan ini,” katanya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Pj Sekretaris Daerah Wita Desi Susanti, Ketua Komisi III DPRD Mahdelmi, para pemangku adat dari tiga kenagarian di Padang Panjang dan Tanah Datar, serta sejumlah pejabat dan unsur terkait lainnya. (Edi Fatra/ris).
