Sah, Pemko dan DPRD Bukittinggi Setujui Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2022

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS.com, BUKITTINGGI – Pemerintah Kota (Pemko) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bukittinggi menyetujui Nota Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.

Rancangan Perubahan KUA-PPAS tersebut, ditandatangani secara resmi dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Bukittinggi, Senin (5/9/2022).

Read More

Juru Bicara Anggota Banggar DPRD Bukittinggi Edison Katik Basa menerangkan, Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi pada Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 ini sebesar Rp706,4 miliar.

Target Pendapatan Daerah tersebut, kata Edison terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp130 miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp 576,4 miliar, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp0,.

Sedangkan, Belanja Daerah Kota Bukittinggi pada Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 ini berjumlah sebesar Rp840,1 miliar. Ia menjelaskan, Belanja Daerah tersebut, terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp681 miliar, Belanja Modal sebesar Rp145,3 miliar, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5 miliar, dan Belanja Transfer Rp8,7 miliar.

Kemudian untuk Pembiayaan Daerah pada Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp122,9 miliar. Ia menjelaskan, Pembiayaan Daerah ini, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp132,9 miliar, dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp10miliar.

“Dari hasil pembahasan yang dilakukan, diperoleh defisit sebesar Rp10,7 miliar. Yang terdiri dari pendapatan sebesar Rp11,2 miliar, dikurangi belanja sebesar Rp9,3 miliar, ditambah pembiayaan netto Rp1,8 miliar,” terang Edison.

Wali Kota melalui Wakil Wali Kota Bukittinggi Marfendi menyampaikan, Alhamdulillah, setelah melalui pembahasan bersama antara DPRD Kota Bukittinggi melalui Badan Anggaran dengan Pemko Bukittinggi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada hari yang berbahagia ini.

“Kita telah menyepakati Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan,” ujarnya.

Marfendi menjelaskan, penyusunan Perubahan KUA-PPAS tersebut, merupakan amanah peraturan perundang-undangan yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

“Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Perubahan APBD didahului dengan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS,” jelasnya.

Marfendi menerangkan, penyusunan Perubahan KUA-PPAS Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi 2022, yang merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026.

Dalam proses penyusunannya kata Marfendi, selain sebagai upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, Perubahan RKPD juga mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatra Barat 2022.

“Hal ini sebagi wujud implementasi bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah merupakan bagian dan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional,” terangnya.

Lebih lanjut Marfendi mengungkapkan, secara nasional, ada dua isu yang berkaitan langsung dengan perubahan KUA-PPAS pada saat ini;

Pertama, terjadinya kenaikan BBM yang dipicu oleh kenaikan harga minyak mentah hingga akhir tahun ini, diperkirakan US$104,5/barel dari asumsi US$100/barel.

Kemudian kenaikan BBM yakni Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

“Kenaikan ini sangat signifikan dan berpengaruh terhadap belanja pemerintah yang ditambah lagi dengan penerapan larangan penggunaan pertalite dan solar untuk kendaraan dinas yang diterbitkan pada 22 Agustus 2022 lalu,” ungkapnya.

Kedua, Inflasi yang meningkat pada akhir Juli 2022 lalu, menembus level 4,94 persen, secara year on year (yoy). Pada beberapa daerah, inflasi melejit sampai di atas 8 persen, termasuk Sumatra Barat (Sumbar) yang berada pada angka 8.01 persen.

“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Inflasi Tahun 2022, di Istana Negara, pada 18 Agustus lalu, agar para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk menekan inflasi di daerah masing masing dibawah 5 persen,” kata Marfendi.

Ia sebut, arahan ini ditindak lanjuti dengan konferensi pers Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, dimana daerah diminta untuk menyiapkan dana 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU). Istilah yang paling umum digunakan adalah refocusing.

“Dalam hal ini, Pemko Bukittinggi perlu menyiapkan anggaran Rp8,6 Miliar,” sebut Marfendi.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi Nur Hasra, mengapresiasi badan eksekutif melalui TAPD dan legislatif melalui Banggar yang telah membahas Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2022 tersebut.

Proses pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS API3D Tahun Anggaran 2022 telah selesai dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD dengan TAPD beserta perangkat daerah terkait, dan hasil pembahasannya telah disetujui dalam Rapat Gabungan Komisi dan Paripurna Internal pada 2 September 2022 lalu.

“Kita berharap Rancangan Perubahan KUA-PPAS yang sudah disetujui tersebut, akan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD 2022 ini,” ucap Nur Hasra mengakhiri. (*)

Related posts