MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Beredarnya video dugaan tindakan asusila yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat menuai kecaman keras dari berbagai elemen, tak terkecuali Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat. Sekretaris Umum MUI Sumbar, Buya Ki Jal Atri Tanjung, angkat bicara menanggapi skandal yang dinilai telah mencoreng nilai-nilai luhur Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang menjadi falsafah hidup masyarakat Minangkabau.
Buya Ki Jal dengan tegas menyatakan bahwa perilaku yang terekam dalam video tersebut bukan sekadar pelanggaran etika personal, melainkan cerminan keroposnya moral yang mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan beragama.
“Dugaan perbuatan tidak bermoral yang dilakukan di dalam ruang kerja pemerintahan ini sangat memalukan dan mengecewakan. Mereka adalah pejabat publik yang seharusnya menjadi panutan,” ujar Buya Ki Jal kepada Sumbarkita, Selasa (25/8/2026). “Jika pemimpin dan aparatur negara sudah kehilangan malu, bagaimana kita berharap rakyat akan memegang teguh nilai-nilai agama dan adat?” tegasnya.
Sorotan Buya Ki Jal datang di tengah gencarnya Pemerintah Provinsi Sumbar meluncurkan berbagai program penguatan karakter, seperti program Klik Gema (Klinik Konsultasi Generasi Muda Berkarakter Sumatera Barat) yang melibatkan MUI, LKAAM, dan Bundo Kanduang . Ironisnya, di sisi lain, justru oknum ASN yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan moralitas, tersandung kasus yang memalukan.
“Ini adalah tamparan keras bagi kita semua. Kita telah membangun istana etika dan moral, namun di dalamnya ada penghuninya yang merusak pondasi itu sendiri,” sindir Buya Ki Jal.
Menurutnya, kasus ini menjadi bukti bahwa pembinaan moral tidak boleh berhenti di tataran kebijakan, tetapi harus diimplementasikan secara konsisten, terutama di lingkungan birokrasi. MUI Sumbar selama ini konsisten mendorong penguatan falsafah ABS-SBK sebagai landasan utama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.
Buya Ki Jal pun mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengambil tindakan tegas dan tidak pandang bulu terhadap oknum yang terlibat. Proses hukum dan kode etik harus ditegakkan untuk memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi seluruh aparatur.
“Apapun jabatannya, harus diproses sesuai aturan yang berlaku. Ini untuk menyelamatkan harga diri daerah dan menjaga kepercayaan publik,” serunya.
Seperti diketahui, skandal ini bermula dari beredarnya rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pejabat eselon II dan bawahannya diduga melakukan perbuatan asusila di dalam ruang kantor . Setelah viral, oknum pejabat yang diduga berperan sebagai pria dalam video tersebut telah mengundurkan diri dan mengakui keberadaannya dalam rekaman. Pemerintah Provinsi Sumbar melalui Sekda telah membentuk tim pemeriksa ad hoc untuk mengusut kasus ini secara objektif.
