MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Pemandangan berbeda terlihat di kawasan SPBU Bandar Buat, Kota Padang, Sabtu pagi itu. Deretan truk yang biasanya mengular panjang di bahu jalan, menimbulkan kemacetan dan kerap memicu gesekan dengan warga sekitar, kini tak lagi terlihat. Pemerintah Kota (Pemko) Padang resmi memindahkan lokasi antrean pengisian BBM jenis solar bagi kendaraan angkutan barang ke Tempat Khusus Parkir (TKP) Truk Koto Lalang.
Langkah ini bukan sekadar relokasi, melainkan terobosan penataan sistem antrean berbasis digital. Wali Kota Padang, Fadly Amran, hadir langsung meninjau penerapan sistem tersebut, didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indra Sani, serta sejumlah stakeholder terkait seperti Kepolisian, TNI, Bank Nagari, Hiswana Migas, dan pengelola SPBU Bandar Buat.
Di TKP Koto Lalang, para sopir truk kini bisa menunggu dengan lebih tenang. Fasilitas ini memiliki kapasitas statis 80 unit kendaraan, namun dengan sistem alur yang bergantian, mampu melayani hingga 200 kendaraan per hari. Begitu nomor antrean digital mereka dipanggil, barulah mereka bergerak ke SPBU untuk mengisi solar.
“Saya sangat terbantu,” ujar Yudi (56), seorang sopir truk angkutan pupuk subsidi, dengan raut lega. “Sejak adanya antrean di terminal ini, urusan para sopir jadi jauh lebih mudah. Kami tidak perlu lagi antre di tepi jalan, berselisih paham dengan warga atau pemilik usaha.”
Senada dengan Yudi, Wali Kota Fadly Amran menegaskan bahwa tujuan utama sistem ini adalah menciptakan ketertiban dan kenyamanan bersama. “Truk bisa mengantre di fasilitas yang kita sediakan. Mereka bisa nyaman di sini. Nanti ketika nomor antreannya sudah dipanggil, mereka bisa langsung datang ke SPBU secara digital. Jadi, tidak ada tumpukan antrean di jalan yang membahayakan dan mengganggu aktivitas perekonomian warga setempat,” jelas Fadly.
Yang tak kalah penting, sistem ini dirancang untuk menutup celah praktik spekulan atau pelangsir BBM. Setiap sopir yang akan mengantre mendapatkan kode QR dari Bank Nagari yang hanya berlaku satu kali dalam 24 jam. Sistem ini memastikan nomor antrean tidak bisa diperjualbelikan.
“Setiap sopir yang akan mengantre BBM mendapatkan QR yang hanya bisa dipakai satu kali dalam 24 jam. Otomatis sistem ini sudah mengurangi para pelangsir karena nomor antreannya dikeluarkan langsung oleh sistem Bank Nagari,” terang Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indra Sani.
Yudi juga menambahkan bahwa solusi ini murni untuk mengatasi persoalan tata kelola lalu lintas, bukan kelangkaan BBM. “Ini kita alihkan dari yang tadinya antre di jalan menjadi antre di tempat parkir. Ini solusi yang kita terapkan; memang tidak menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM, tetapi inilah yang bisa kita perbuat supaya masyarakat tidak lagi mengalami kendala akibat antrean truk sampai ke jalan,” ujarnya.
Keberhasilan sistem di SPBU Bandar Buat ini menjadi pilot project. Pemko Padang berencana menduplikasi sistem antrean digital ini di lokasi atau SPBU lain. Hal ini merupakan bagian dari penerapan roadmap Padang Smart City, khususnya pilar smart environment, smart government, dan smart society.
“Kita berharap kegiatan-kegiatan digitalisasi, baik dari segi pembayaran dengan perbankan maupun digitalisasi OPD, ini sangat penting sebagai esensi dari pergerakan Kota Smart City kita untuk menjadi kota pintar dan sehat,” pungkas Fadly Amran.
Dengan sistem ini, Kota Padang tak hanya menata lalu lintasnya, tetapi juga melangkah maju menuju tata kelola perkotaan yang lebih cerdas dan manusiawi. Para sopir pun berharap, fasilitas serupa bisa segera hadir di SPBU lain, agar siapa pun yang mengisi solar wajib antre di terminal, dan ketertiban menjadi budaya bersama.
