PESISIR SELATAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing lintas komisi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan lintas perangkat daerah, pada Rabu, 30 April 2025, di ruang rapat utama kantor DPRD setempat.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pesisir Selatan, Darmansyah, yang hadir bersama para ketua dan anggota lintas komisi DPRD, serta diikuti oleh para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan perwakilan TAPD.
Hearing ini bertujuan untuk menyelaraskan program prioritas antara legislatif dan eksekutif, khususnya menjelang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Darmansyah menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan TAPD dalam memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Forum ini menjadi wadah penting untuk mempertemukan gagasan-gagasan antara legislatif dan eksekutif agar pembangunan di daerah kita tepat sasaran,” ujar Darmansyah.
Ia juga menyampaikan bahwa DPRD memiliki pokok-pokok pikiran (pokir) yang bersumber dari aspirasi masyarakat yang harus diakomodasi dalam rencana pembangunan daerah.
Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus membuka ruang diskusi seluas-luasnya agar tidak ada program yang tumpang tindih atau bahkan tidak memiliki dampak nyata.
Hadi Susilo Kepala Bapeda, yang mewakili TAPD, menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil hearing sebagai bahan evaluasi dan perbaikan rencana kerja OPD.
“Kami sangat terbuka terhadap masukan dari DPRD. Ini akan memperkuat kualitas perencanaan pembangunan ke depan,” kata Kepala Bappeda.
Dalam forum tersebut, sejumlah anggota DPRD dari lintas komisi menyampaikan berbagai catatan dan rekomendasi terhadap program OPD, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga ketahanan pangan.
Rapat juga diwarnai dengan diskusi mendalam antara TAPD dan anggota dewan terkait prioritas pembangunan 2026, termasuk pengendalian inflasi, pengurangan angka kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur desa.
Kepala Bappeda Pessel, Hadi Susilo, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa pihaknya telah menyusun rancangan awal RKPD dengan mengacu pada tema pembangunan nasional dan Provinsi Sumbar.
“Kami harapkan masukan konkret dari DPRD untuk penyempurnaan RKPD agar dokumen ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” terang Hadi.
Para kepala OPD pun turut memaparkan rencana kerja dan tantangan yang mereka hadapi dalam pelaksanaan program di lapangan.
Beberapa OPD mengusulkan penambahan anggaran untuk penguatan pelayanan publik, termasuk digitalisasi layanan administrasi pemerintahan.
Anggota DPRD lainnya juga meminta agar perangkat daerah lebih aktif menjalin koordinasi dengan DPRD dalam setiap tahapan perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.
Rapat hearing ini berlangsung beberapa saat menghasilkan sejumlah rekomendasi penting yang akan ditindaklanjuti dalam pembahasan lanjutan antara DPRD dan TAPD.
Di akhir rapat, Ketua DPRD Darmansyah menegaskan bahwa hasil hearing akan dirangkum menjadi dokumen resmi yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam forum selanjutnya.
“Semua masukan hari ini akan kita jadikan referensi untuk memperjuangkan kebijakan yang pro-rakyat. Kami harap perangkat daerah menindaklanjuti dengan serius,” tutup Darmansyah.
Dengan hearing lintas komisi ini, diharapkan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan bisa lebih terarah, efisien, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan ini menjadi bentuk konkret kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Rapat ditutup dengan penandatanganan berita acara yang memuat poin-poin hasil pembahasan antara TAPD, perangkat daerah, dan DPRD Pesisir Selatan.
Dalam Hearing dihadiri beberapa OPD, mulai Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, serta beberapa OPD lainnya.
