PARIWARA PEMKO PAYAKUMBUH — Pemerintah Kota Payakumbuh kembali menorehkan prestasi di tingkat provinsi melalui capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) tahun 2025. Penghargaan ini menegaskan komitmen daerah dalam memperkuat sistem pengadaan yang transparan dan akuntabel.
Penghargaan tersebut diterima dalam Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) kabupaten/kota se-Sumatera Barat yang digelar di Aula Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Rabu (22/4/2026) kemarin.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, mengatakan capaian ini merupakan hasil konsistensi pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pengadaan yang profesional dan berintegritas.
“Capaian ini menjadi bukti bahwa pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Payakumbuh terus bergerak ke arah yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel,” ujar Rida usai menerima penghargaan.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Suharti.
Menurut Rida, keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan daerah, yakni Wali Kota Zulmaeta dan Wakil Wali Kota Elzadaswarman, dalam mendorong reformasi tata kelola pengadaan.
Dia menjelaskan, penguatan sistem pengadaan berbasis digital menjadi salah satu langkah strategis yang terus dilakukan pemerintah kota untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengadaan juga menjadi prioritas, mengingat kualitas SDM sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.
Rida menambahkan, kematangan kelembagaan UKPBJ turut menjadi faktor penting dalam pencapaian tersebut. Penguatan struktur organisasi dan fungsi unit kerja terus dilakukan secara berkelanjutan.
Indeks Tata Kelola Pengadaan sendiri merupakan instrumen yang digunakan LKPP untuk mengukur kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa di seluruh Indonesia.
Penilaian ITKP mencakup tiga aspek utama, yaitu pemanfaatan sistem pengadaan, kompetensi dan kualifikasi SDM, serta tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ.
Berdasarkan hasil penilaian tahun 2025, Kota Payakumbuh menempati peringkat kedua di Sumatera Barat dengan skor 91,74. Posisi pertama diraih Kota Padang Panjang dengan skor 95,90.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa Payakumbuh mampu bersaing secara kompetitif dalam pengelolaan pengadaan di tingkat daerah, sekaligus menjadi indikator positif dalam reformasi birokrasi.
Sebagaimana diketahui, ITKP juga menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian reformasi birokrasi, sesuai ketentuan dalam Surat Edaran LKPP Nomor 4 Tahun 2021.
Rida menegaskan, pemerintah kota tidak akan berhenti pada capaian ini. Ke depan, peningkatan kualitas tata kelola pengadaan akan terus dilakukan secara berkelanjutan.
“Ke depan, kita tidak hanya mempertahankan capaian ini, tetapi juga menargetkan posisi terbaik melalui penguatan sistem, peningkatan kapasitas SDM, dan optimalisasi fungsi UKPBJ,” katanya.
Ia menambahkan, penghargaan ini menjadi pengingat bagi seluruh jajaran untuk menjaga integritas dan memastikan setiap proses pengadaan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (akg/adv)
