MINANGKABAUNEWS.com, JAKARTA — Mata Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menyorot tajam ke arah wartawan. Suaranya berat, penuh kekhawatiran yang tak lagi bisa disembunyikan. “Ini bukan lagi soal makanan basi,” katanya memulai. “Ini tentang sistem yang perlahan-lahan meracuni anak-anak kita sendiri.”
Bayangkan, ribuan anak di seluruh Indonesia terbaring lemas di ruang UGD. Muntah. Diare. Demam. Ada yang pusing hingga tak bisa berdiri. Itulah potret kelam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang tahun 2026 yang dihadapi bangsa ini.
Jasra menggambarkan skenario mengerikan yang terjadi setiap hari: Di pagi buta, puluhan dapur SPPG sibuk memasak makanan untuk jutaan anak sekolah. Tapi kemudian—makanan itu harus menempuh perjalanan panjang. Melewati jalan berlubang. Terjebak kemacetan. Mengangkut dalam kendaraan tanpa pendingin yang layak. Berjam-jam lamanya.
Dan ketika akhirnya tiba di sekolah? Makanan yang seharusnya hangat dan menggugah selera itu sudah dingin. Lalat beterbangan. Aroma basi mulai tercium. “Anak-anak kita menyantap makanan yang sudah berada di zona bahaya,” ujar Jasra dengan mata berkaca-kaca. “Suhu ruangan yang terlalu lama membuat bakteri berkembang biak seperti tak terkendali.”
“Keracunan Bukan Lagi Kecelakaan, Ini Pola”
Kasus demi kasus bergulir seperti film horor yang tak berkesudahan. Di Jawa Tengah, 707 anak dan ibu hamil harus dilarikan ke puskesmas dalam satu bulan saja. Di Wates, Yogyakarta, ratusan anak muntah-muntah setelah menyantap menu MBG. Di Papua, anak-anak yang sama-sama berhak mendapat gizi bergizi malah berakhir di ruang perawatan.
“Bukan kebetulan,” tegas Jasra. “Ini sinyal bahwa ada yang salah secara fundamental. Keracunan berulang adalah bukti bahwa evaluasi hanya dilakukan setelah korban jatuh, bukan melalui sistem pencegahan yang kuat.”
Yang lebih mencengangkan lagi, KPAI menemukan fakta mengerikan di Kabupaten Bima: belasan pekerja dapur MBG diduga terpapar hepatitis. “Bayangkan,” kata Jasra dengan nada getir, “tangan-tangan yang mengolah makanan anak-anak kita ternyata berada dalam kondisi kesehatan yang membahayakan. Kelelahan. Skrining yang minim. Perlindungan tenaga kerja yang nyaris tak ada. Ini bom waktu.”
Dapur SPPG: Pusat Produksi atau Pusat Bencana?
Jasra menggarisbawahi bahwa masalah berakar dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)—dapur raksasa yang dibuat tergesa-gesa. Kapasitas tak sebanding dengan jumlah penerima manfaat. Sanitasi memprihatinkan. Standar operasional yang tak seragam dari satu daerah ke daerah lain. Sumber daya manusia yang kurang terlatih.
“Lalu kita paksakan mereka bekerja overload. Memasak untuk ribuan anak dalam waktu singkat. Yang terjadi? SOP dilanggar. Higiene terabaikan. Kontaminasi menjadi keniscayaan,” papar Jasra.
Belum lagi persoalan transportasi. Kendaraan pengangkut makanan seringkali tak memenuhi standar keamanan pangan. Jalan rusak dan kemacetan bukan lagi soal lalu lintas, tapi soal hidup-mati bagi anak-anak. “Setiap menit keterlambatan menurunkan kualitas makanan. Setiap tambahan jarak menaikkan risiko. Infrastruktur bukan lagi variabel pendukung—ia adalah variabel penentu keselamatan anak,” tegasnya.
Alarm Keras yang Tak Boleh Diabaikan
Jasra menyebut angka keracunan di bulan Juli 2026 saja sudah lebih dari ribuan anak dan ibu hamil. “Bukan sekadar angka, ini nyawa,” katanya dengan suara bergetar.
KPAI pun mendesak sepuluh langkah darurat:
1. Audit nasional seluruh SPPG
2. Evaluasi total rantai distribusi
3. Pemetaan jarak maksimal dapur-sekolah
4. Kendaraan berstandar pangan
5. Monitoring suhu dan waktu real-time
6. Skrining kesehatan wajib pekerja dapur
7. Pelatihan higiene dan keamanan pangan massal
8. Inspeksi lapangan lebih ketat dan rutin
9. Dukungan infrastruktur dari pemerintah daerah
10. Transparansi publik kasus keracunan
“Anak-anak punya hak mendapat makanan hangat, segar, aman, dan bergizi. Negara tak boleh gagal melindungi mereka hanya karena tata kelola yang kacau,” pungkas Jasra dengan nada penuh penekanan.
“Program ini mulia—tapi tujuan mulia tak bisa membenarkan proses yang membahayakan. Mari selamatkan anak-anak kita sebelum terlambat.”
