MINANGKABAUNEWS.com, TANAH DATAR — Di tengah panasnya terik matahari Kamis (25/6/2026) lalu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah tak sekadar duduk di balik meja. Bersama Kepala Dinas ESDM Helmi Heriyanto, orang nomor satu di Ranah Minang ini tiba-tiba turun langsung ke sejumlah SPBU di Kabupaten Tanah Datar dan Solok. Bukan tanpa alasan, ia ingin membuktikan sendiri mengapa antrean panjang BBM subsidi masih terus terjadi di sejumlah daerah.
Begitu tiba di lokasi, Mahyeldi tak kehilangan waktu. Matanya menyapu setiap proses penyaluran solar bersubsidi, mencermati gerak-gerik petugas, hingga mengecek langsung sistem transaksi. Dan betapa ia tak bisa menutup mata ketika menemukan fakta mengejutkan: ada kendaraan dengan plat nomor sama yang tercatat bolak-balik mengisi BBM dengan pola transaksi yang hampir identik setiap hari!
“Ini yang kita curigai. Bukan tidak mungkin ada permainan di balik layar,” ujar Mahyeldi dengan nada tegas.
Baginya, subsidi yang digelontorkan negara adalah hak rakyat kecil—nelayan, petani, dan pengusaha angkutan umum. Bukan untuk dinikmati oknum yang memanfaatkan celah. Karena itu, ia meminta Pertamina, BPH Migas, Hiswana Migas, hingga aparat penegak hukum untuk segera bergerak bersama. Tak cukup satu pihak saja, butuh sinergi agar pengawasan tak sekadar jadi wacana.
Yang lebih menarik, Mahyeldi tak hanya menggertak. Ia membawa amunisi berupa Instruksi Gubernur Nomor 1/INST-2026 yang sudah ia tandatangani. Dalam instruksi tersebut, setiap kepala daerah di Sumbar wajib membentuk Satuan Tugas (Satgas) pengawasan BBM subsidi di wilayahnya masing-masing. Ini bukan sekadar imbauan—ini perintah yang harus dijalankan.
“Kita akan pantau dan evaluasi keseriusan semua pihak. Subsidi negara harus tepat sasaran, bukan malah menjadi ladang curang,” tegasnya.
Sementara itu, Kadis ESDM Helmi Heriyanto mengungkapkan bahwa salah satu SPBU yang mereka datangi memang mencurigakan. Ia meminta evaluasi transaksi harian rutin dilakukan Pertamina dan Hiswana Migas, agar setiap kejanggalan langsung ditindak. Namun ada secercah harapan: Helmi mengapresiasi satu SPBU di Kabupaten Solok yang sudah berani menerapkan pengawasan internal ketat. Langkah kecil itu, kata dia, membuktikan bahwa pengawasan konsisten adalah kunci utama menekan penyalahgunaan di lapangan.
Turut mendampingi gubernur dalam sidak kali ini: Kepala Satpol PP Sumbar Irwan, Kabiro Administrasi Pimpinan Nolly Eka Mardiyanto, dan Kabiro Umum Andree Algamar. Mereka semua sepakat: tak ada kompromi bagi siapa pun yang mencoba mengganggu hak rakyat. (adpsb/rmz/bud)
