MINANGKABAUNEWS.com, PARIWARA PEMPROV SUMBAR — Malam itu, langit di atas Nagari Batang Barus dan Koto Gaek Guguak seolah tak memberi ampun. Air bercampur lumpur turun dari perbukitan, menyapu permukiman warga dan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Solok. Banjir bandang—yang oleh warga setempat disebut galodo—menghantam Senin malam (21/9), meninggalkan luka mendalam bagi banyak keluarga.
Di tengah duka yang masih terasa, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah memilih turun langsung ke lokasi. Selasa (22/9/2026), ia menyusuri titik-titik terdampak, memastikan satu hal: keselamatan warga adalah yang utama.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami menyampaikan duka cita mendalam. Tadi ada dua orang yang hilang, alhamdulillah satu sudah ditemukan. Mudah-mudahan satu korban lagi juga dapat segera ditemukan,” ujarnya dengan nada prihatin.
Bagi Mahyeldi, bencana ini bukan sekadar angka kerusakan. Ada warga yang kehilangan tempat tinggal, ada pelayanan publik yang lumpuh, dan ada kebutuhan dasar yang harus segera dipenuhi. Karena itu, ia menegaskan tiga prioritas: keselamatan warga, logistik, dan percepatan pendataan kerusakan.
“Melalui Pak Sekda, validasi data harus segera disiapkan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi, baik rumah warga maupun kantor pemerintahan bisa segera dilakukan,” tegasnya.
Banjir bandang membawa material lumpur dari kawasan perbukitan. Dampaknya luas: permukiman warga terendam, fasilitas pelayanan pemerintahan rusak. Sebanyak 12 kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Solok dilaporkan mengalami kerusakan berat.
Bupati Solok Jon Firman Pandu tak menampik bahwa kondisi ini membuat pusat pemerintahan nyaris lumpuh total. Setelah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ia menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari.
“Ini duka kita bersama. Pusat pemerintahan Kabupaten Solok hampir bisa dikatakan lumpuh total karena berada di kawasan terdampak paling parah. Setelah berkoordinasi dengan Forkopimda, kami menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan,” ujar Jon Firman Pandu.
Di masa tanggap darurat, Rumah Dinas Wakil Bupati Solok dialihfungsikan sebagai posko evakuasi sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Pemerintah juga menyiagakan dapur umum tingkat kabupaten dan provinsi. Harapannya, kebutuhan pangan dan logistik masyarakat terdampak tetap terpenuhi.
Bukan hanya itu. Antisipasi dampak lanjutan juga dilakukan dengan menyiagakan alat berat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) bersama dinas terkait. Pengerukan sedimen sungai menjadi langkah mitigasi terhadap potensi banjir susulan. Apalagi, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini soal potensi curah hujan tinggi di wilayah Solok.
Mahyeldi menekankan seluruh unsur pemerintah untuk tetap bergerak cepat dan terkoordinasi. Keselamatan masyarakat serta kebutuhan dasar warga terdampak harus menjadi prioritas selama masa tanggap darurat.
Di tengah musibah, masih ada harapan: satu korban ditemukan, warga saling menguatkan, dan pemerintah terus bergerak. Solok belum pulih, tetapi ia tidak sendirian. (adpsb/cen/bud)
