MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Suasana di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Jumat pagi itu berubah serius. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, baru saja membuka tabir hasil evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di balik niat mulia memberi asupan bergizi bagi anak-anak, ternyata ada satu catatan krusial yang mengganjal: sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disebut-sebut belum mengantongi sertifikat higienis.

Dengan nada tegas, Maigus mengungkapkan kekhawatirannya. Menurutnya, jika dapur produksi makanan untuk ribuan anak ini tidak terverifikasi layak dan bersih, maka program sebesar ini bisa saja menjadi bumerang di kemudian hari. “Kita ingin semuanya beres dari sekarang. Masalah sertifikasi ini bukan sekadar formalitas, ini soal jaminan keamanan pangan,” ujarnya di hadapan para petugas.

Namun, persoalan klasik pun muncul. Maigus menyadari bahwa urusan teknis seperti sertifikasi ini sepenuhnya berada di bawah kendali Badan Gizi Nasional. Pemerintah Kota Padang, kata dia, hanya bisa mengimbau dan berharap agar lembaga pusat tersebut segera turun tangan. “Kita minta penegasan yang lebih kuat. Jangan sampai nanti ada masalah di dapur, lalu kita di daerah yang kena getahnya, tapi kita tak punya kuasa,” keluhnya.

Tak hanya soal sertifikat, Maigus juga menyoroti minimnya komunikasi antara pihak SPPG dan pemerintah daerah. Ia merasa selama ini informasi mengenai proses memasak, sumber bahan, hingga distribusi masih setengah tertutup. Padahal, menurutnya, Pemko adalah ujung tombak yang harus menjelaskan program ini kepada warganya. “Bagaimana kami mau sosialisasi ke masyarakat kalau datanya saja kami tak pegang? Mulai sekarang harus transparan,” desaknya.

Di tengah rentetan catatan kritis itu, Maigus tetap menegaskan komitmen penuh Pemko Padang terhadap kesuksesan MBG. Baginya, program ini terlalu strategis untuk gagal hanya karena masalah administrasi atau teknis semata. Lebih dari sekadar memberi makan, ia berharap program ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi warga kecil.

“Jangan sampai program ini hanya berputar di lingkaran pengusaha besar. Libatkan ibu-ibu UMKM, beli sayur dari petani lokal. Kalau anak-anak dapat gizi, ekonomi warga juga ikut bergerak, itu baru namanya berkah,” tutupnya dengan optimisme.

Dengan masih adanya pekerjaan rumah soal higienitas dan transparansi, publik kini menanti langkah nyata Badan Gizi Nasional untuk memastikan dapur-dapur MBG di Padang benar-benar layak dan aman.