MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Bayangkan jika setiap data usaha yang Anda berikan hari ini bisa kembali kepada Anda dalam bentuk kemudahan perizinan, pelatihan UMKM, hingga perbaikan pasar. Itulah janji nyata di balik Sensus Ekonomi 2026 yang resmi dicanangkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Minggu (28/6/2026).
Di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Gubernur Mahyeldi Ansharullah bersama Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, secara simbolis memulai pendataan ekonomi terbesar di provinsi ini. Namun, berbeda dari sensus sebelumnya, kali ini Gubernur memberikan penekanan khusus yang menggerakkan hati para pelaku usaha di Sumbar.
“Jangan takut, data Bapak dan Ibu dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang. Yang lebih penting, data itu akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kebijakan yang nyata—bantuan usaha, pelatihan, perbaikan pasar, hingga kemudahan perizinan,” tegas Mahyeldi di hadapan ribuan peserta Car Free Day yang turut menyaksikan pencanangan.
Bukan Sekadar Pendataan, Ini Peta Jalan Ekonomi Masa Depan Sumbar
Di tengah hiruk-pikuk aktivitas Car Free Day yang memperlihatkan denyut ekonomi masyarakat secara langsung, Gubernur menyampaikan visi besarnya: Sensus Ekonomi 2026 bukanlah agenda rutin tahunan. Ini adalah momen bersejarah untuk memotret seluruh dinamika ekonomi Sumbar—dari pedagang kaki lima hingga industri besar, dari UMKM rumahan hingga startup digital yang mulai bermunculan.
“Kita hidup di era perubahan. Pola konsumsi bergeser, usaha baru lahir setiap hari, teknologi digital mengubah cara kita berdagang. Tanpa data yang akurat, bagaimana pemerintah bisa merancang kebijakan yang tepat?” ujar Mahyeldi dengan penuh semangat.
Dengan menggandeng 5.480 petugas sensus yang akan turun ke lapangan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, provinsi ini menargetkan pendataan lebih dari 715 ribu unit usaha yang sebagian besar merupakan usaha mikro dan kecil. Jumlah fantastis yang menjadi tulang punggung perekonomian Sumbar.
“Kami Tidak Urusi Pajak Anda!” Janji BPS yang Menenangkan
Kekhawatiran masyarakat tentang data yang diberikan akan digunakan untuk kepentingan perpajakan langsung dipatahkan oleh Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi. Dengan tegas ia menyatakan bahwa Sensus Ekonomi 2026 sama sekali tidak berkaitan dengan urusan pajak.
“Seluruh data hanya untuk kebutuhan statistik dan perencanaan pembangunan. Rahasia data Anda dilindungi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik,” jelas Sonny di hadapan para pelaku usaha yang hadir.
Pernyataan ini disambut lega oleh para pengusaha kecil dan menengah yang selama ini kerap cemas setiap kali ada petugas yang datang mendata. Kini, mereka diajak untuk melihat sensus sebagai kesempatan, bukan ancaman.
Momen Tepat di Tengah Car Free Day, Bukti Ekonomi Hidup di Sumbar
Pemilihan lokasi pencanangan di kawasan Car Free Day bukanlah tanpa makna. Gubernur sengaja memilih ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat untuk memperlihatkan bahwa ekonomi Sumbar hidup dan bergerak setiap hari. Dari penjual makanan ringan, pedagang pakaian, hingga para pelaku jasa—semuanya adalah bagian dari ekosistem ekonomi yang harus didata dengan baik.
“Lihatlah sekitar kita, ini adalah wajah ekonomi Sumbar yang sesungguhnya. Mereka semua berhak mendapatkan kebijakan yang berpihak, dan itu hanya bisa terwujud jika kita semua memberikan data yang benar,” ajak Mahyeldi.
Dukungan Penuh Forkopimda dan Seluruh Elemen Masyarakat
Pencanangan ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Provinsi Sumbar, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, hingga tokoh masyarakat dan pelaku usaha. Suasana penuh kebersamaan terlihat ketika seluruh elemen menyatakan komitmennya untuk menyukseskan sensus.
Kepada para petugas sensus, Gubernur berpesan dengan nada haru, “Jalankan tugas dengan penuh semangat, profesional, dan junjung tinggi integritas. Bangunlah kepercayaan masyarakat, karena mereka adalah kunci kesuksesan kita semua.”
Apa yang Akan Didapat Jika Data Anda Akurat?
Mahyeldi memaparkan dengan gamblang manfaat dari data yang lengkap dan benar:
· Pengembangan UMKM yang terarah
· Pembangunan infrastruktur ekonomi di titik-titik yang tepat
· Peningkatan daya saing pelaku usaha lokal
· Bantuan usaha dan pelatihan yang menjangkau yang benar-benar membutuhkan
· Perbaikan pasar dan kemudahan perizinan
“Data yang akurat adalah fondasi kebijakan yang tepat sasaran. Jika fondasinya kuat, bangunan kesejahteraan masyarakat akan kokoh berdiri,” pungkas Gubernur mengakhiri sambutannya.
Sensus Ekonomi 2026 telah dimulai. Mari sambut petugas sensus dengan senyuman, berikan data yang jujur, dan saksikan bagaimana data Anda menjelma menjadi kebijakan yang membawa kemajuan bagi Sumatera Barat.
(ADPSB/RMZ/BUD)
