MINANGKABAUNEWS.com, JAKARTA — Ada yang salah dengan perlindungan anak di negeri ini. Bukan karena kurangnya aturan, tapi karena zat berbahaya racikan rokok elektrik atau vape masih dengan mudah ditemukan anak-anak di berbagai gerai. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) angkat bicara: ini bukan sekadar soal gaya hidup, tapi darurat kedaulatan hukum.
Bayangkan, rokok batangan kini menyamar dengan nama-nama manis seperti smart smoke, green cig, atau e-juice rasa buah. Semua istilah itu tidak lain adalah kamuflase agar lolos dari larangan iklan dan jerat hukum. Akibatnya, beban negara membengkak dua kali lipat: pertama dari biaya kesehatan akibat penyakit yang ditimbulkan, kedua dari hilangnya generasi muda yang seharusnya menjadi tulang punggung bangsa.
Yang lebih mencengangkan, sepanjang tahun ini Indonesia seperti jadi “surga” bagi Warga Negara Asing yang dengan leluasa menabrak hukum. Mulai dari penangkapan WNA Australia di Lombok yang kedapatan mengedarkan liquid vape mengandung ganja, hingga pengungkapan jaringan internasional di Sidoarjo dengan barang bukti belasan ribu botol liquid ilegal dan etomidate senilai Rp45 miliar yang diselundupkan dalam koper hijau dari Bangkok.
Belum lagi, tertangkapnya 11 oknum pejabat Imigrasi dan Pemasyarakatan ikut mempertegas rapuhnya benteng pertahanan hukum kita. KPAI menyebut ini sebagai sinyal buruk: seolah-olah Indonesia mudah dipermainkan.
Tapi kabar baiknya, KPAI tak tinggal diam. Lembaga ini mengapresiasi langkah polisi yang mulai bergerak, namun juga mendesak seluruh jajaran pengawasan untuk segera bangkit. Jangan sampai gerai-gerai vape yang menjamur itu dibiarkan begitu saja.
Sebab angkanya mengerikan. Dalam satu dekade terakhir, perokok anak dan remaja melonjak hingga 5,9 juta jiwa. Bahkan ada anak yang mulai merokok di usia 4 tahun! Bayangkan, 7 dari 10 anak terpapar asap rokok, dan banyak yang sudah menjadi perokok harian aktif sejak usia 15 tahun.
Ini bukan sekadar statistik. Ini potret buram generasi yang masa depannya sedang dirampok.
Untungnya, ada momentum perubahan. Kementerian Kesehatan saat ini tengah menggodok Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2024. Aturan ini akan mewajibkan peringatan kesehatan bergambar pada kemasan produk tembakau dan rokok elektronik. Sebuah langkah kecil yang dampaknya luar biasa: melindungi anak-anak dari iklan manipulatif dan grooming industri candu.
KPAI sadar, perlawanan dari industri akan keras. Tapi dengan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat sipil, Indonesia bisa memenangkan pertaruhan ini. Bukan hanya untuk kedaulatan hukum di mata dunia, tapi untuk masa depan anak-anak kita.
Mari dukung aturan Kemenkes. Karena saat negara bersatu, “industri candu” akan kehilangan mangsa, dan generasi muda Indonesia bisa bernapas lega—tanpa racun dalam setiap isapan.
