MINANGKABAUNEWS.COM, PAYAKUMBUH — Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh, Kamis (8/5/2026), untuk mengawasi sekaligus menyinkronkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Rombongan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Sawal, bersama Wakil Ketua Abdul Rahman, Sekretaris Bagas Panyusunan Nasution, serta sejumlah anggota dewan lainnya. Kehadiran mereka disambut Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda dan Kepala Dinas Kominfo Kurniawan Syah Putra.
Sekda Rida Ananda menyebut kunjungan tersebut menjadi momentum strategis memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah dalam mempercepat transformasi digital pelayanan publik.
“Payakumbuh berkomitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui implementasi SPBE,” kata Rida.
Ia menegaskan, kunjungan itu bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari upaya menyamakan arah pembangunan digital antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat.
Menurut Rida, Pemerintah Kota Payakumbuh kini tengah mempercepat transformasi digital agar teknologi tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi benar-benar memberi kemudahan pelayanan bagi masyarakat.
Ia menambahkan, sejak kepemimpinan Wali Kota Zulmaeta dan Wakil Wali Kota Elzadaswarman, digitalisasi pemerintahan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Karena itu, dukungan provinsi dinilai penting, terutama dalam penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi.
Kepala Dinas Kominfo Payakumbuh Kurniawan Syah Putra memaparkan, indeks SPBE Kota Payakumbuh terus meningkat setiap tahun berdasarkan penilaian Kementerian PAN-RB. Capaian itu disebut menjadi modal menuju tahap transformasi digital yang lebih luas.
“Kami sudah memiliki jaringan backbone fiber optik yang saling terhubung dan dilengkapi sistem redundansi agar layanan publik tetap berjalan ketika terjadi gangguan jaringan,” ujar Kurniawan.
Ia menjelaskan, Pemko Payakumbuh juga memanfaatkan cloud server milik Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mendukung efisiensi serta keamanan data pemerintahan. Di sisi aplikasi, pemerintah daerah telah mengembangkan MyKOPAY sebagai sistem layanan terintegrasi.
Melalui platform itu, berbagai layanan digital dijalankan, seperti E-Kinerja, E-SPPD, SiPENTING untuk penanganan stunting, Sipedati bagi PKK dan dasawisma, hingga SiPADUKO untuk pelayanan puskesmas. Pemko juga mengembangkan BIG DATA sebagai basis perencanaan pembangunan berbasis data.
Ketua Komisi I DPRD Sumbar Sawal mengapresiasi langkah Pemko Payakumbuh dalam memperkuat digitalisasi layanan publik. Menurut dia, kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD guna memastikan integrasi layanan elektronik antara pemerintah provinsi dan daerah berjalan optimal. (akg)
