MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Di balik lancarnya roda pemerintahan dan pembangunan Sumatera Barat, tersimpan sebuah transformasi besar yang jarang disorot: digitalisasi seluruh transaksi keuangan daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, pun angkat bicara. Ia menegaskan bahwa penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) bukan sekadar ikut-ikutan tren digital, melainkan kunci utama menuju tata kelola keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Pernyataan itu disampaikan Arry saat mewakili Gubernur Sumbar dalam acara Bank Nagari ETPD Partnership Gathering 2026 yang digelar Jumat (25/9/2026) di Padang. Di hadapan para pemangku kepentingan, ia menekankan bahwa tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan terbuka semakin tinggi. Karena itu, sistem transaksi keuangan daerah mau tidak mau harus terus bertransformasi ke ranah digital.
“Penguatan ETPD perlu terus kita dorong melalui sinergi seluruh pihak, sehingga digitalisasi transaksi pemerintah daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi tata kelola pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat,” ujar Arry dengan tegas.
Ia menjelaskan, ETPD bukan hanya soal mengganti cara bayar dari tunai menjadi transfer elektronik. Lebih dari itu, ETPD adalah instrumen strategis untuk membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib, efisien, transparan, dan tentu saja dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa pengelolaan yang rapi, potensi kebocoran dan penyimpangan bisa saja terjadi.
Namun, Arry menyadari satu hal: transformasi ini tidak bisa jalan sendiri. Dibutuhkan kemitraan kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Kolaborasi itu menjadi syarat mutlak agar ekosistem transaksi digital dapat tumbuh konsisten dan berkelanjutan.
“Kolaborasi ini harus terus diperkuat agar setiap inovasi dalam transaksi digital dapat mendukung efisiensi, meningkatkan akuntabilitas, sekaligus memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Acara Partnership Gathering itu sendiri diharapkan Arry menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah dalam pengembangan ETPD. Ia juga berharap momen tersebut membuka peluang inovasi baru dalam pengelolaan transaksi keuangan pemerintah daerah.
Hadir dalam kesempatan itu sejumlah tokoh penting: Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Agus Fatoni, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Perekonomian RI Puji Gunawan, Bupati Padang Pariaman, serta Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri Simon Saimima.
Dengan penguatan sinergi dan kemitraan tersebut, implementasi ETPD di Sumatera Barat diharapkan semakin mampu mendukung tata kelola keuangan daerah yang modern, efektif, transparan, dan akuntabel. Yang terpenting, masyarakat pun semakin mudah bertransaksi dengan pemerintah daerah. Jika bukan sekarang, kapan lagi? (adpsb/bud)
