MINANGKABAUNEWS.COM, ‎LIMAPULUH KOTA – Bupati Limapuluh Kota, Sumatera Barat, H Safni Sikumbang, mengakui masih banyak kekurangan, terutama dalam proses program kegiatan pembangunan, pascasetahun masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati, Ahlul Badrito Resha. 
‎
‎Hal itu disampaikan H Safni, di depan puluhan awak media ketika melakukan kunjungan silaturrahmi ke kantor Balai Wartawan Luak Limopuluah, di komplek kantor bupati lama, Jalan Olahraga, Kecamatan Payakumbuh Utara, Minggu (15/3/2026). 
‎
‎Turut hadir mendampingi kegiatan silaturahmi yang dibalut buka bersama wartawan itu, Wabup Ahlul Badrito Resha. Kemudian juga hadir Asisten III, Win Hariendi, Kepala Badan Kesbangpol, Dedi Permana, Kadis Kominfo, Ferry Chopa bersama sekretaris Kominfo, Mira Ningsih, beserta jajaran. 
‎
‎”Sejak baru kami dilantik 19 Februari 2025 lalu untuk menakhodai pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota, memang belum banyak yang bisa diberikan. Karena dipengaruhi banyak faktor,” ungkap Bupati Safni, dalam sambutannya. 
‎
‎Dia menyebut, sejak awal mereka dilantik menjadi pemimpin daerah, kemampuan fiskal Limapuluh Kota terganggu akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat yang berdampak pada pemangkasan dana transfer ke daerah.
‎
‎Dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke Limapuluh Kota, katanya, berkurang drastis akibat mengalami pemotongan hampir Rp207 miliar.
‎
‎Kondisi tersebut, terangnya, menyebabkan program kegiatan yang sudah disusun pada dokumen rencana kerja pemerintah sontak menjadi terhambat. Banyak kegiatan pembangunan fisik serta program kegiatan, tidak dapat terlaksana dalam anggaran 2025.
‎
‎Akibat kebijakan itu, berdasarkan intruksi pemerintah pusat, pemotongan terpaksa dilakukan hampir di semua OPD. Sementara, tuntutan kebutuhan masyarakat di 79 nagari tetap tinggi, mengingat wilayah Limapuluh Kota cukup luas.
‎
‎”Tidak hanya anggaran OPD, bahkan pemotongan juga kami lakukan terhadap hak-hak kepala daerah. Seperti untuk pengadaan mobil dinas Bupati dan Wabup, kami tiadakan, meskipun itu dibolehkan oleh aturan. Uangnya kami alihkan membeli alat berat eskavator, agar lebih bermanfaat bagi rakyat,” tuturnya.
‎
‎Safni dalam kesempatan itu juga bercerita terhadap upayanya, mencarikan solusi akibat anjloknya harga pasar salah satu komoditi pertanian, yakni gambir. Dia mengaku sempat berangkat langsung ke India, setelah dimintai langsung oleh Mentan RI, Amran Sulaiman. 
‎
‎”Bayangkan, di India itu kami mendatangi langsung pabrik hilirisasi gambir yang luasnya, sempat saya searching di google, sekira 50 ha. Itu bahan baku gambir buat produksinya, 80 persen berasal dari daerah kita,” ceritanya.
‎
‎Kendati banyak rintangan, Bupati Safni, mengaku tetap optimis dan akan bekerja lebih maksimal lagi di tahun mendatang. Dia meminta para jurnalis terus memberi masukan maupun kritik yang solutif, demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Limapuluh Kota. 
‎
‎”Walaupun saya akui ke semua para insan pers Luak Limopuluah, saya merasa, mungkin saya lah Bupati paling ‘kejam’ di banding bupati-bupati terdahulu. Karena kami belum mampu memberikan anggaran yang optimal, buat kerjasama media. Di tahun mendatang mudah-mudahan ini bisa kita upayakan,” tutur Safni. 
‎
‎Ditambahkan Wabup Ahlul Badrito Resha, dirinya meminta para wartawan tetap obyektif memberikan masukan, pandangan, serta kritikan solutif terhadap pemerintah daerah. Karena, menurutnya, kritikan media sangat dibutuhkan guna memonitoring program dan kebijakan yang dilakukan. 
‎
‎”Kami berharap media tetap kritis, memberi kontribusi positif dan terus menjadi penyambung lidah masyarakat. Supaya bisa pula menjadi cermin bagi kami dalam pengambilan serta mengevaluasi kebijakan,” tambah Wabup Ahlul Badrito, dalam sambutannya. 
‎
‎Ketua PWI Luak Limopuluah, Aspon Dedi, mengapresiasi niat baik Bupati Safni bersama Wabup Ahlul Badrito, yang sudah menginisiasi kegiatan silaturahmi serta berdiskusi bersama awak media Luak Limopuluah.

Popon menyebut, keterbukaan informasi kepala daerah sangat dibutuhkan oleh publik. Pihaknya juga mengapresiasi pasangan kepala daerah Limapuluh Kota yang tidak anti kritikan.

“Kami mengajak, seluruh wartawan dari berbagai platform media, ikut memberikan kontribusi positif, terhadap kemajuan pembangunan di Kabupaten Limapuluh Kota. Tentunya sesuai norma dan kode etik jurnalistik,” ungkap Popon. (akg)