DPRD Padang Lakukan Rapat Paripurna Dengan Agenda Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi Terhadap LKPJ Wali Kota Tahun 2021

  • Whatsapp
Rapat Paripurna Penyampaian pandangan Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap LKPJ Wali Kota Padang Tahun 2021, Senin, (18/4/2022).

MINANGKABAUNEWS.COM, PARIWARA DPRD KOTA PADANG –Wali Kota Padang Hendri Septa menghadiri Rapat Paripurna DPRD Padang dengan Agenda Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi Terhadap LKPJ Wali Kota Tahun 2021 di ruang sidang utama DPRD setempat, Senin, (18/4/2022).

Rapat Paripurna DPRD Padang dengan Agenda Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi Terhadap LKPJ Wali Kota Tahun 2021, Senin, (18/4)

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Padang Ilham Maulana dan didampingi Wakil Ketua, serta dihadiri Sekretaris dewan Hendrizal Azhar dan sejumlah OPD.

Read More

Masing-masing juru bicara fraksi yang ada di DPRD Kota Padang menyampaikan tanggapannya terhadap LKPJ Wali Kota Padang.

Rapat Paripurna Penyampaian pandangan Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap LKPJ Wali Kota Padang Tahun 2021, Senin, (18/4).

Juru bicara Fraksi Partai Golkar-PDI Perjuangan Lauwwira mengkritisi pengadaan sejumlah proyek di Pemerintah Kota Padang.

Menurutnya, terjunnya penawaran lelang sampai 30 persen berdampak kepada mutu pengerjaan proyek. Untuk itu, Fraksi Golkar-PDI Perjuangan menyarankan agar pemenang lelang tidak harus dengan penawaran terendah, sehingga mutu pengerjaan tetap dapat dijaga.

Rapat Paripurna DPRD Padang dengan Agenda Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi Terhadap LKPJ Wali Kota Tahun 2021, Senin, (18/4).

Rapat Paripurna Penyampaian pandangan rekomendasi Terhadap LKPJ Wali Kota Padang Tahun 2021, Senin, (18/4/2022).

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Muzni Zein menyorot pengelolaan pendapatan daerah.
Menurutnya, pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum menampakkan hasil kinerja yang semestinya. Hal ini terlihat dari capaian realisasi penerimaan PAD dari target Rp808.184.679.649,00 terealisir sebesar Rp.538.932.820.166,30 atau 66,68 %.

Rapat Paripurna DPRD Padang dengan Agenda Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi Terhadap LKPJ Wali Kota Tahun 2021, Senin, (18/4)

Rapat Paripurna Penyampaian rekomendasi Terhadap LKPJ Wali Kota Padang Tahun 2021, Senin, (18/4/2022).

Lanjutnya, Ketidakmampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan penerimaan pada kelompok PAD dapat kita lihat pada masing masing jenis penerimaannya terutama pada jenis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyorot soal pajak daerah. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir ini hasil realisasi penerimaan Pajak Daerah sunguh sangat, mengecewakan sekali.

Rapat Paripurna DPRD Padang dengan Agenda Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi Terhadap LKPJ Wali Kota Tahun 2021, Senin, (18/4/2022).

Begitupun LKPJ tahun 2021, kinerja pencapaiannya hanya 58,74 % dari target yang telah ditetapkan dalam APBD. Oleh karena itu, mengingat tidak tercapainya realisasi Pajak Daerah maka sudah semestinya menjadi perhatian serius dari Walikota agar kedepan pencapaian realisasi pajak daerah setidaknya dapat mencapai 100 %.

Sedangkan terkait penerimaan retribusi daerah, Muzni Zen mengatakan, sesuai hasil pembahasan di hampir masing masing pansus, Pencapaiannya Realisasi Retribusi Daerah Kota Padang baru sebesar 66,67 % dari target yang telah ditetapkan dalam APBD 2021.

Sekwan DPRD Padang, Hendrizal Azhar (Foto: Dok. Istimewa).

Dalam hal ini Masih ada 7 OPD dari 15 OPD Pengelola Retribusi realisasinya dibawah 50 % bahkan ironisnya masih ada yang dibawah 10 %.

Beberapa objek retribusi yang sering dibahas namun sepertinya hingga saat ini belum ditanggapi secara serius oleh Walikota seperti Retribusi Pengelolaan Parkir, dan Retribusi Pelayanan Objek Wisata dan pemakaian kekayaan daerah.

Rapat Paripurna DPRD Padang dengan Agenda Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi Terhadap LKPJ Wali Kota Tahun 2021.

Khusus pada pengelolaan Retribusi pelayanan objek wisata pemakaian Kios diKawasan Danau Cimpago kami minta secara serius agar dilakukan peninjauan ulang perjanjian atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) terhadap pemanfaatan kios kios sepanjang danau cimpago tersebut sehingga tidak dipindahtangankan kepemilikan sewanya ke pihak lain tanpa sepengetahuan dari dinas pariwisata.

Rekomendasi atas hal ini adalah kepada OPD terkait agar menertibkan pemilik SKRD semula yang menyewakan kiosnya sehingga tidak memiliki lokasi berjualan dan kembali lagi berdagang di tepi pantai dan kawasan lainnya yang menganggu aktifitas pariwisata.

Related posts