MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Suasana ruang sidang utama DPRD Sumatera Barat terasa khidmat, Senin (6/7/2026). Di hadapan para wakil rakyat, Gubernur Mahyeldi Ansharullah secara resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Dokumen strategis ini bukan sekadar kertas kerja, melainkan peta jalan fiskal yang akan mengarahkan langkah Sumbar menuju percepatan transformasi ekonomi, penguatan inklusi sosial, dan ketahanan pangan yang kokoh.
—
Ketika Tantangan Ekonomi Menuntut Langkah Berani
Di balik dokumen yang diserahkan itu, terdapat pengakuan jujur atas kondisi yang sedang dihadapi. Mahyeldi menjelaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2027 tidak bisa lepas dari dinamika perekonomian yang masih berat. Data mencatat, pertumbuhan ekonomi Sumbar di tahun 2025 hanya mencapai 3,37 persen—merosot dari tahun sebelumnya yang tembus 4,36 persen.
Apa penyebabnya? Bukan rahasia lagi, tekanan ekonomi makro global dan nasional turut membebani. Namun yang lebih nyata dirasakan adalah deretan bencana alam yang melanda: banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang datang silih berganti. Semua itu secara langsung mengganggu aktivitas produksi, distribusi, bahkan mobilitas masyarakat, terutama di sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi.
Tapi di tengah kabar kurang menggembirakan itu, ada secercah harapan yang justru membuat kepala daerah ini optimistis.
—
Kabar Baik dari Indikator Sosial
Mahyeldi tersenyum saat memaparkan sejumlah capaian pembangunan sosial yang menggembirakan. Angka kemiskinan berhasil ditekan dari 5,97 persen menjadi 5,31 persen—artinya, lebih dari 33 ribu jiwa berhasil keluar dari jeratan kemiskinan. Indeks Gini Rasio membaik menjadi 0,280, menunjukkan kesenjangan yang semakin menyempit. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,52 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melonjak menjadi 77,27—bahkan melampaui rata-rata nasional.
“Program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kita jalankan bersama telah tepat sasaran dan efektif dalam menjaga daya tahan rumah tangga,” ujarnya dengan nada bangga.
—
Tema Besar 2027: Akselerasi di Tiga Sektor
Dengan segala pertimbangan itu, tahun 2027 akan mengusung tema besar: “Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan.” Bukan sekadar slogan, tema ini diterjemahkan dalam tiga pilar utama:
1. Percepatan transformasi ekonomi berbasis nagari dan UMKM—menggerakkan roda ekonomi dari akar rumput.
2. Peningkatan akses layanan dasar—memastikan setiap warga mendapat haknya dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
3. Penguatan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan—sebagai penopang utama perekonomian daerah.
Mahyeldi menegaskan, seluruh kebijakan anggaran disusun dengan prinsip money follows program. Artinya, setiap rupiah yang dibelanjakan harus benar-benar mengalir pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tak lupa, upaya mitigasi dan pemulihan pascabencana juga mendapat porsi prioritas.
“Alokasi anggaran dan perancangan kebijakan tahun 2027 disusun dengan memberikan prioritas penuh pada program-program yang bermanfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung mitigasi risiko dan pemulihan pascabencana secara tangguh,” tegasnya.
—
Belanja Cerdas, Pendapatan Kreatif
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, Pemprov Sumbar juga memasang target ambisius untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Caranya? Lewat digitalisasi perpajakan, penguatan kinerja BUMD, dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Sementara di sisi belanja, prioritas diberikan pada pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur tahan bencana, pengembangan pariwisata, dan percepatan ekonomi kreatif berbasis UMKM.
Tak berhenti di situ, hilirisasi sektor unggulan, peningkatan kualitas SDM, penguatan konektivitas wilayah, percepatan investasi, pengendalian inflasi, hingga pengembangan ekonomi hijau juga masuk dalam rencana jangka panjang—semua demi menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
—
Defisit Tipis, Harapan Besar
Secara fiskal, rancangan KUA-PPAS 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp5,77 triliun dan belanja daerah sebesar Rp5,71 triliun. Dengan memperhitungkan komponen pembiayaan, APBD 2027 diproyeksikan mengalami defisit sekitar Rp66 miliar. Angka yang relatif kecil, namun tetap membutuhkan pengelolaan yang hati-hati.
Menutup penyampaiannya, Mahyeldi menyampaikan harapan agar pembahasan bersama DPRD dapat melahirkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. “Sehingga setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Barat,” tutupnya dengan penuh keyakinan.
